Tautan-tautan Akses

Singapura: Situasi Myanmar 'Memprihatinkan', Tetapi Tak Perlu Sanksi yang Luas


Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan berbicara kepada audiensi di Center for Strategic and International Studies di Washington DC pada 15 Mei 2019. (Foto: Courtesy/CSIS.org/Greg Barron)

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, Selasa (16/2), berbicara tentang "perkembangan yang mengkhawatirkan" di Myanmar. Meski demikian, ia tidak mendukung penerapan sanksi yang meluas terhadap negara itu sebagai tanggapan atas kudeta karena dapat merugikan warga biasa.

Berbicara di depan parlemen, Balakrishnan mengatakan dia berharap para tahanan, termasuk pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dapat dibebaskan sehingga mereka dapat bernegosiasi dengan dewan militer yang berkuasa.

Balakrishnan, sebagaimana dilansir dari Reuters, mengatakan Singapura prihatin dengan adanya bentrokan saat demonstrasi, penangkapan pegawai negeri, pemadaman internet dan penempatan pasukan dan kendaraan lapis baja di jalan-jalan kota.

"Ini perkembangan yang mengkhawatirkan. Kami mendesak pihak berwenang untuk menahan diri sepenuhnya," katanya.

"Kami berharap mereka akan mengambil langkah-langkah segera untuk meredakan situasi. Seharusnya tidak ada kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Dan kami berharap akan ada resolusi damai,” ujar Balakrishnan.

Ia menegaskan partai Suu Kyi telah meraih kemenangan telak dalam pemilihan November dan kudeta itu merupakan "kemunduran besar" bagi ekonomi Myanmar. Ia menambahkan Singapura mungkin akan mengkaji kembali mengenai risiko dan eksposur mereka ke negara itu.

Singapura telah menjadi sumber investasi asing terbesar ke Myanmar dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa firma di negara itu telah menjadi sasaran para aktivis karena hubungannya dengan perusahaan militer.

Menerapkan sanksi luas terhadap Myanmar, kata Balakrishnan, akan merugikan penduduknya, di mana kemiskinan merajalela.

Amerika Serikat dan Inggris termasuk di antara negara-negara yang telah mengumumkan atau mengancam sanksi sebagai tanggapan atas kudeta Myanmar.

"Kita seharusnya tidak memulai sanksi yang meluas dan digeneralisasikan tanpa pandang bulu karena orang yang paling menderita adalah orang biasa di Myanmar," kata Balakrishnan.

Ucapan Balakrishnan tentang Myanmar termasuk yang paling komprehensif dari seorang Menteri ASEAN, yang memiliki kebijakan tidak mencampuri urusan para anggotanya.

Indonesia dan Malaysia telah menyerukan pertemuan khusus untuk membahas situasi di Myanmar, salah satu anggota ASEAN. [ah/au]

Recommended

XS
SM
MD
LG