BALI —
Sidang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menemui jalan buntu terkait negosiasi Paket Bali mengenai mekanisme perdagangan internasional, terutama terkait subsidi bahan pangan.
Buntunya negosiasi tentang Paket Bali ini menyebabkan acara penutupan pertemuan WTO yang awalnya dijadwalkan Jumat (5/12) pukul 15.00 Wita diundur hingga pukul 21.00.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan negosiasi berjalan alot karena India bersikeras mengusulkan durasi tak terbatas dalam pemberlakuan penambahan subsidi pertanian. Pada sisi lain negara maju menginginkan tambahan subsidi hanya bisa diberikan selama empat tahun, ujarnya.
“Yang masih tertunda ini kan sejauh mana kita bisa mendapatkan pengecualian agar subsidi yang diberikan ke petani ini lebih banyak. Ini kan yang disampaikan G33, itu yang di prakarsai oleh India dan ini sudah dipertimbangkan oleh negara maju,” ujarnya Kamis (5/12).
Menteri Perdagangan India Anand Sharma sebelumnya mengatakan pemerintah India menolak ketentuan yang dapat membahayakan subsidi untuk biji-bijian berdasarkan kebijakan India untuk memberi makan orang miskin.
Sementara itu, aksi protes menolak WTO terus dilakukan aktivis lembaga swadaya masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Aksi protes tidak hanya dilakukan di luar gedung pertemuan tetapi juga di depan ruang pertemuan utama WTO di Nusa Dua, Bali.
Indonesian Peoples Alliance (IPA) atau Aliansi Masyarakat Indonesia menyambut positif kebuntuan negosiasi tentang Paket Bali, yang menurutnya adalah akibat tarik menarik kepentingan nasional masing-masing negara yang semakin kuat.
IPA menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak memiliki agenda nasional dalam pertemuan WTO. Anggota IPA yang juga manajer Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Irhash Ahmady mengatakan Indonesia hanya mengejar target pertemuan berjalan lancar dan disepakatinya Paket Bali. Selain itu, langkah Menteri Perdagangan Indonesia Gita Wiryawan yang melobi India untuk menyetujui paket Bali sangat memalukan.
“Ini sebetulnya menghina bangsa Indonesia, yang seharusnya bersatu dengan negara berkembang lainnya untuk mengedepankan kepentingan nasional. Ini justru menjadi pelobi Amerika. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya kita sudah jauh dipengaruhi oleh kepentingan negara utara, khususnya Amerika Serikat,” ujarnya.
Irhash menambahkan sebagai negara berkembang Indonesia harusnya mengikuti langkah India untuk menghadapi tekanan negara maju seperti Amerika Serikat. Jika dilihat, Paket Bali juga hanya sebagai jalan keluar dari krisis ekonomi di negara maju, ujarnya.
“Tidak ada keuntungan yang kita dapat, Itu yang pasti karena seluruh agenda paket Bali itu sebenarnya hanya memuluskan kepentingan-kepentingan negara utara,” ujarnya.
Buntunya negosiasi tentang Paket Bali ini menyebabkan acara penutupan pertemuan WTO yang awalnya dijadwalkan Jumat (5/12) pukul 15.00 Wita diundur hingga pukul 21.00.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan negosiasi berjalan alot karena India bersikeras mengusulkan durasi tak terbatas dalam pemberlakuan penambahan subsidi pertanian. Pada sisi lain negara maju menginginkan tambahan subsidi hanya bisa diberikan selama empat tahun, ujarnya.
“Yang masih tertunda ini kan sejauh mana kita bisa mendapatkan pengecualian agar subsidi yang diberikan ke petani ini lebih banyak. Ini kan yang disampaikan G33, itu yang di prakarsai oleh India dan ini sudah dipertimbangkan oleh negara maju,” ujarnya Kamis (5/12).
Menteri Perdagangan India Anand Sharma sebelumnya mengatakan pemerintah India menolak ketentuan yang dapat membahayakan subsidi untuk biji-bijian berdasarkan kebijakan India untuk memberi makan orang miskin.
Sementara itu, aksi protes menolak WTO terus dilakukan aktivis lembaga swadaya masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Aksi protes tidak hanya dilakukan di luar gedung pertemuan tetapi juga di depan ruang pertemuan utama WTO di Nusa Dua, Bali.
Indonesian Peoples Alliance (IPA) atau Aliansi Masyarakat Indonesia menyambut positif kebuntuan negosiasi tentang Paket Bali, yang menurutnya adalah akibat tarik menarik kepentingan nasional masing-masing negara yang semakin kuat.
IPA menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak memiliki agenda nasional dalam pertemuan WTO. Anggota IPA yang juga manajer Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Irhash Ahmady mengatakan Indonesia hanya mengejar target pertemuan berjalan lancar dan disepakatinya Paket Bali. Selain itu, langkah Menteri Perdagangan Indonesia Gita Wiryawan yang melobi India untuk menyetujui paket Bali sangat memalukan.
“Ini sebetulnya menghina bangsa Indonesia, yang seharusnya bersatu dengan negara berkembang lainnya untuk mengedepankan kepentingan nasional. Ini justru menjadi pelobi Amerika. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya kita sudah jauh dipengaruhi oleh kepentingan negara utara, khususnya Amerika Serikat,” ujarnya.
Irhash menambahkan sebagai negara berkembang Indonesia harusnya mengikuti langkah India untuk menghadapi tekanan negara maju seperti Amerika Serikat. Jika dilihat, Paket Bali juga hanya sebagai jalan keluar dari krisis ekonomi di negara maju, ujarnya.
“Tidak ada keuntungan yang kita dapat, Itu yang pasti karena seluruh agenda paket Bali itu sebenarnya hanya memuluskan kepentingan-kepentingan negara utara,” ujarnya.
