Tautan-tautan Akses

Sidang Dugaan Korupsi oleh PM Israel akan Dimulai 17 Maret


PM Israel Benjamin Netanyahu memimpin rapat kabinet mingguan di Yerusalem (foto: dok).

Sebuah pengadilan di Israel mengatakan sidang dugaan korupsi yang dilakukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan dimulai pada 17 Maret mendatang, hanya dua minggu setelah pemilu.

Pengumuman mengejutkan itu segera mengguncang babak terakhir kampanye pemilihan umum yang kontroversial, dan mempengaruhi upaya Netanyahu untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari tuntutan-tuntutan hukum terhadapnya. Hal itu tidak saja melemahkan kemampuannya membentuk pemerintahan baru setelah pemungutan suara tersebut, tetapi juga meningkatkan keraguan pihak-pihak yang berpotensi menjadi mitra koalisinya tentang kemampuannya memerintah.

Netanyahu, yang berusia 70 tahun, didakwa melakukan penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan dalam sejumlah kasus di mana ia dituduh menerima hadiah-hadiah sangat mewah dari teman-teman miliardernya dengan imbalan mengeluarkan peraturan demi mendapatkan liputan media yang lebih positif. Netanyahu, perdana menteri yang paling lama berkuasa di Israel, menyangkal melakukan kesalahan apapun.

Dalam sebuah pernyataan singkat, pengadilan itu mengatakan Netanyahu diperkirakan akan datang dalam sidang pendahuluan.

Israel akan melangsungkan pemilu parlemen pada 2 Maret mendatang, pemilu ketiga dalam kurang dari satu tahun. Dua pemilu sebelumnya umumnya merupakan referendum tentang Netanyahu dan yang ketiga diperkirakan tidak akan berbeda. Kedua pemilu pada tahun 2019 lalu gagal membuahkan hasil.

Kegagalan pembentukan pemerintahan baru sejak pemilu kedua pada 17 September lalu menjadi alasan utama dilangsungkannya pemilu ketiga. Baik Perdana Menteri Benjamin Nentanyahu dari Partai Likud, maupun penantangnya, mantan panglima militer Benny Gantz yang beroposisi, gagal meraih 61 kursi yang disyaratkan untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Presiden Reuven Rivlin sempat turun tangan dan mendesak Netanyahu dan Gantz membentuk pemerintahan koalisi, termasuk menjabat secara bergiliran sebagai perdana menteri selama dua tahun masing-masing. Tetapi gagasan itu tidak ditanggapi dan kompromi politik tak kunjung tercapai.

Sejak didakwa pada November lalu, tim kampanye Netanyahu telah berusaha membuat para pemilih melupakan sidang pengadilan yang harus dihadapinya, dengan menggambarkan sosok Netanyahu sebagai negarawan dan memusatkan perhatian pada hubungan dekatnya dengan Presiden Amerika Donald Trump.

Benny Gantz telah berupaya menyoroti masalah hukum yang melilit Netanyahu, dengan mengatakan kalau Netanyahu menjadi terdakwa maka ia tidak layak menjabat sebagai perdana menteri. Gantz hari Senin (17/2) mengatakan jika ia memenangkan pemilu nanti, ia akan berupaya memperbaiki hubungan dengan Partai Demokrat Amerika. Ia menuduh Netanyahu telah mengabaikan hubungan bipartisan di Washington demi mendapat dukungan eksklusif dari Partai Republik pimpinan Trump.

Jajak pendapat sebelum pemilu menunjukkan baik Netanyahu maupun Gantz sama-sama tidak memiliki peluang yang jelas untuk memenangkan mayoritas kursi di parlemen. [em/jm]

XS
SM
MD
LG