Ketidakpuasan mendidih lagi di Turki setelah pengadilan menghukum perwira senior militer, politisi, penulis dan yang lainnya sampai 47 tahun atas dakwaan rencana penggulingan pemerintah.
Pendukung dari 275 terdakwa mengatakan penjatuhan hukuman itu adalah bagian dari kampanye Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan untuk menyingkirkan musuh-musuhnya.
Polisi Turki, Senin (5/8) menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran yang marah karena jalan menuju sebuah gedung pengadilan di Silivri, dekat Istanbul, diblokir oleh pasukan keamanan.
Jenderal purnawirawan Ilker Basbug, mantan panglima angkatan bersenjata negara itu, dinyatakan bersalah terlibat dalam rencana Ergenekon yang diberi nama sesuai mitos tanah air Turki. Ia dan setidaknya lima orang perwira lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Anggota parlemen Turki, Akif Hamzacebi mengecam keputusan itu.
"Ini adalah ancaman bagi tentara Republik Turki. Ini tidak dapat diterima. Jika Anda mengadili seseorang yang pernah menjadi panglima angkatan bersenjata Turki untuk menjadi anggota organisasi teroris, itu berarti Anda menargetkan dan mengadili tentara Republik Turki. Bangsa ini tidak akan menerimanya. Sebagai Partai Rakyat Republik (CHP), kita tidak menerimanya,” ujarnya.
Persidangan selama lima tahun yang melibatkan 275 orang itu telah memecah opini publik. Para pengecam menuduh pemerintah menggunakan kasus ini untuk membungkam pembangkang, sementara para pendukung menyebutnya sebagai kemenangan bagi demokrasi karena meminggirkan dengan militer. Tentara Turki telah menggulingkan empat pemerintahan sejak 1960.
Seorang juru bicara pemerintah, Bulent Arinc pada Senin mendesak publik untuk menghormati keputusan terhadap perwira senior, pengacara, penulis dan wartawan itu.
"Di antaranya, ada nama-nama yang sangat dikenal oleh publik, ada beberapa orang yang menjabat sebagai kepala staf di tentara, beberapa rektor, dan bahkan beberapa birokrat tingkat tinggi. Tapi ini adalah fakta dari sistem peradilan bahwa tidak seorangpun yang punya hak istimewa untuk melakukan kejahatan,” ujarnya.
“Pengadilan memberi keputusan terbaik dan kita akan melihat fase mendatang. Kita tidak bergembira atau bertepuk tangan sementara seseorang ditahan, tapi hukuman telah dijatuhkan dan kita harus menghormatinya.”
Turki telah menjadi ajang protes massa sejak Juni memicu keputusan pemerintah untuk mengubah lapangan Istanbul itu menjadi kompleks komersial. Banyak warga Turki prihatin pada apa yang mereka anggap sebagai kekuasaan yang makin otoriter dari Erdogan dan Partai Keadilan Pembangunan.
Hubungan pemerintah pro-Islam itu mengalami ketegangan dengan militer yang berhaluan sekuler sejak berkuasa 2002.
Pendukung dari 275 terdakwa mengatakan penjatuhan hukuman itu adalah bagian dari kampanye Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan untuk menyingkirkan musuh-musuhnya.
Polisi Turki, Senin (5/8) menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran yang marah karena jalan menuju sebuah gedung pengadilan di Silivri, dekat Istanbul, diblokir oleh pasukan keamanan.
Jenderal purnawirawan Ilker Basbug, mantan panglima angkatan bersenjata negara itu, dinyatakan bersalah terlibat dalam rencana Ergenekon yang diberi nama sesuai mitos tanah air Turki. Ia dan setidaknya lima orang perwira lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Anggota parlemen Turki, Akif Hamzacebi mengecam keputusan itu.
"Ini adalah ancaman bagi tentara Republik Turki. Ini tidak dapat diterima. Jika Anda mengadili seseorang yang pernah menjadi panglima angkatan bersenjata Turki untuk menjadi anggota organisasi teroris, itu berarti Anda menargetkan dan mengadili tentara Republik Turki. Bangsa ini tidak akan menerimanya. Sebagai Partai Rakyat Republik (CHP), kita tidak menerimanya,” ujarnya.
Persidangan selama lima tahun yang melibatkan 275 orang itu telah memecah opini publik. Para pengecam menuduh pemerintah menggunakan kasus ini untuk membungkam pembangkang, sementara para pendukung menyebutnya sebagai kemenangan bagi demokrasi karena meminggirkan dengan militer. Tentara Turki telah menggulingkan empat pemerintahan sejak 1960.
Seorang juru bicara pemerintah, Bulent Arinc pada Senin mendesak publik untuk menghormati keputusan terhadap perwira senior, pengacara, penulis dan wartawan itu.
"Di antaranya, ada nama-nama yang sangat dikenal oleh publik, ada beberapa orang yang menjabat sebagai kepala staf di tentara, beberapa rektor, dan bahkan beberapa birokrat tingkat tinggi. Tapi ini adalah fakta dari sistem peradilan bahwa tidak seorangpun yang punya hak istimewa untuk melakukan kejahatan,” ujarnya.
“Pengadilan memberi keputusan terbaik dan kita akan melihat fase mendatang. Kita tidak bergembira atau bertepuk tangan sementara seseorang ditahan, tapi hukuman telah dijatuhkan dan kita harus menghormatinya.”
Turki telah menjadi ajang protes massa sejak Juni memicu keputusan pemerintah untuk mengubah lapangan Istanbul itu menjadi kompleks komersial. Banyak warga Turki prihatin pada apa yang mereka anggap sebagai kekuasaan yang makin otoriter dari Erdogan dan Partai Keadilan Pembangunan.
Hubungan pemerintah pro-Islam itu mengalami ketegangan dengan militer yang berhaluan sekuler sejak berkuasa 2002.
