Tautan-tautan Akses

Protes atas UU Kewarganegaraan Terus Berlanjut di India


Warga India, sebagian besar para mahasiswa Universitas Jamia Millia Islamia, berunjukrasa di ibukota India, New Delhi, Rabu (25/12).
Warga India, sebagian besar para mahasiswa Universitas Jamia Millia Islamia, berunjukrasa di ibukota India, New Delhi, Rabu (25/12).

Lebih dari seribu mahasiswa, seniman dan penulis berunjukrasa di ibukota India dan di timur laut negara bagian Assam hari Rabu (25/12) memprotes undang-undang kewarganegaraan yang baru, yang diperkenalkan oleh pemerintah yang dipimpin kelompok nasionalis Hindu. Undang-undang baru itu mengecualikan kelompok Muslim.

Di Gauhati, ibukota negara bagian Assam, para demonstran menyanyikan lagu-lagu patriot dan menyerukan persatuan, melukis di kanvas dan membuat patung. Salah satu lukisan menunjukkan pemimpin kemerdekaan Mahatma Gandhi dengan tikaman di hati, sementara lainnya menggambarkan protes dengan darah di jalan-jalan.

Demonstrasi ini diatur oleh All Assam Students Union, Gauhati Artists Guild dan Saru Kala Parishad, suatu organisasi seniman.

Di New Delhi, penulis dan aktivis Arundhati Roy bergabung dengan para demonstran, menyerukan kepada orang-orang untuk bersikap hati-hati terhadap tekanan apapun dari pasukan keamanan. Buku Roy, “The Good of Small Things” memenangkan Booker Prize tahun 1997.

Sedikitnya 23 orang tewas di seluruh India sejak diloloskannya UU Kewarganegaraan dua minggu lalu. Demonstrasi massal terjadi seluruh India. Uttar Pradesh, Karnataka dan Assam adalah tiga negara bagian yang dilanda demonstrasi paling besar.

Perdana Menteri Narendra Modi membela keberadaan UU itu dengan menyebutnya sebagai sikap kemanusiaan bagi pengungsi di India.

Undang-undang itu mengijinkan warga Hindu, Kristen dan agama minoritas lain yang berada di India secara ilegal, untuk menjadi warga negara jika dapat menunjukkan bahwa mereka merupakan korban penganiayaan karena agama yang mereka anut di Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan. Undang-undang itu tidak berlaku bagi warga Muslim.

Hampir dua juta orang, sekitar separuh Hindu dan separuh Muslim, dikecualikan dari daftar resmi warga negara yang baru, yang disebut sebagai “National Register of Citizens,” dan diminta untuk membuktikan kewarganegaraan mereka atau dianggap sebagai warga asing. (em/my)

Recommended

XS
SM
MD
LG