Presiden Ukraina hari Senin (27/1) setuju mencabut sejumlah Undang-undang keras anti-protes yang memicu gelombang bentrokan antara demonstran dan polisi dalam seminggu ini.
Dalam pernyataan di situs kepresidenan, Menteri Kehakiman Ukraina Elena Lukash mengatakan dalam pertemuan Senin malam antara para pemimpin oposisi dan Presiden Viktor Yanukovych, “sebuah keputusan politik tercapai untuk mencabut berbagai UU yang disahkan 16 Januari itu dan telah memicu banyak debat.”
Yanukovych mengajukan UU itu lewat parlemen. Tiga hari kemudian, sejumlah bentrokan pecah dengan polisi dan meningkatkan ketegangan secara tajam setelah serangkaian demonstrasi damai selama berminggu-minggu sebelumnya.
Pencabutan UU itu, yang tampaknya akan dilakukan dalam sidang parlemen khusus Selasa, adalah konsesi besar kepada oposisi. Tetapi ini masih belum memenuhi tuntutan oposisi, yang mencakup pengunduran diri Presiden Yanukovych.
Salah satu tokoh oposisi, Arseniy Yatsenyuk, menolak tawaran Yanukovyh untuk menjadi perdana menteri hari Sabtu.
Para demonstran khawatir pihak berwenang bersiap mengakhiri meluasnya demonstrasi dengan menggunakan kekerasan, tetapi departemen luar negeri Ukraina mengatakan Senin pemerintah belum punya rencana menetapkan keadaan darurat.
Dalam pernyataan di situs kepresidenan, Menteri Kehakiman Ukraina Elena Lukash mengatakan dalam pertemuan Senin malam antara para pemimpin oposisi dan Presiden Viktor Yanukovych, “sebuah keputusan politik tercapai untuk mencabut berbagai UU yang disahkan 16 Januari itu dan telah memicu banyak debat.”
Yanukovych mengajukan UU itu lewat parlemen. Tiga hari kemudian, sejumlah bentrokan pecah dengan polisi dan meningkatkan ketegangan secara tajam setelah serangkaian demonstrasi damai selama berminggu-minggu sebelumnya.
Pencabutan UU itu, yang tampaknya akan dilakukan dalam sidang parlemen khusus Selasa, adalah konsesi besar kepada oposisi. Tetapi ini masih belum memenuhi tuntutan oposisi, yang mencakup pengunduran diri Presiden Yanukovych.
Salah satu tokoh oposisi, Arseniy Yatsenyuk, menolak tawaran Yanukovyh untuk menjadi perdana menteri hari Sabtu.
Para demonstran khawatir pihak berwenang bersiap mengakhiri meluasnya demonstrasi dengan menggunakan kekerasan, tetapi departemen luar negeri Ukraina mengatakan Senin pemerintah belum punya rencana menetapkan keadaan darurat.
