Seorang pejabat tinggi mengatakan, Minggu (9/8), Presiden Mauritania menunjuk pemerintahan baru setelah nama beberapa mantan menteri muncul dalam laporan mengenai transaksi keuangan mantan presiden Mohamed Ould Abdel Aziz.
Adama Bocar Soko, sekjen kepresidenan Mauritania, mengatakan kepada wartawan di Ibu Kota Nouakchott bahwa langkah itu akan memungkinkan mereka yang namanya disebut dalam laporan untuk memiliki "waktu yang diperlukan guna membuktikan bahwa mereka tak bersalah."
Langkah itu diambil setelah Presiden Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani mengumumkan perombakan kabinet dan mengganti perdana menterinya pada Kamis (6/8), dengan alasan yang tak diungkap ketika itu.
Pengumuman pada Minggu (9/8) tersebut menandai pertama kalinya kantor Ghazouani telah mengakui bahwa alasan di balik perombakan kabinet itu adalah laporan kontroversial mengenai Aziz.
Sebuah komite parlementer beranggotakan sembilan orang yang didirikan Januari, ditugaskan untuk menyelidiki aspek-aspek masa jabatan Aziz dari 2008 hingga 2019.
Isu-isu yang diselidiki termasuk penanganan pemasukan minyak, penjualan properti milik negara di Nouakchott, dan likuidasi perusahaan makanan milik negara, menurut para pejabat parlemen. [vm/pp]
