Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinet di Istana Merdeka, Rabu (27/7) yang antara lain menandai kembalinya Direktur Pengelola Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, menjadi menteri keuangan.
Presiden mengatakan, pemerintahannya menghdapi tantangan yang tidak ringan dalam dua tahun terakhir, termasuk masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, keadaan ekonomi dunia yang sedang melambat, dan permasalahan lapangan kerja.
"Saya menyadari bahwa tantangan-tantangan terus berubah dan membutuhkan kecepatan kita dalam bertindak, kecepatan kita dalam memutuskan. Kita harus bertindak yang langsung dirasakan oleh rakyat, yang dinikmati oleh rakyat dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang," ujarnya.
Presiden menekankan para menteri harus bisa bekerja dengan lebih cepat dan efektif. Untuk mewujudkan itu semua, Presiden beserta Wakil Presiden memutuskan untuk melakukan perombakan Kabinet Kerja, dengan merotasi empat posisi menteri dan ketua lembaga yang sebelumnya sudah berada dalam kabinet, dan memasukkan sembilan orang baru.
"Berdasarkan pertimbangan itu hari ini, saya dan Wakil Presiden memutuskan, melakukan perombakan kabinet kerja yang ke-dua. Saya tekankan, bahwa semangat perombakan Kabinet Kerja ini adalah penguatan kinerja pemerintahan. Kabinet yang bekerja cepat dalam tim yang solid dan kompak, kabinet yang bekerja untuk rakyat memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan oleh rakyat," ujar Presiden.
Keempat menteri yang diberikan amanat baru oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam Kabinet Kerja ini adalah:
1. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
2. Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas
3. Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang
4. Thomas Trikasih Lembong sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sementara itu, kesembilan menteri baru dalam Kabinet Kerja kali ini ialah:
1. Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan
3. Eko Putro Sanjoyo sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
4. Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan
5. Muhajir Efendi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
6. Enggartiasto Lukitosebagai Menteri Perdagangan
7. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian
8. Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Dari 13 nama itu, empat diantaranya berasal dari partai politik sementara sisanya kalangan profesional. Empat politisi tersebut yakni Wiranto (Ketua Umum Hanura), Enggartiasto Lukito (NasDem), Airlangga Hartanto (Golkar), Asman Abnur (PAN), Eko Putro Sandjojo (PKB).
Peneliti senior Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Rahadi Teguh Wiratama kepada VOA melihat selain pertimbangan ekonomi, Presiden masih mengakomodir kepentingan partai politik dalam melakukan perombakan kabinet ini.
"Tantangan berat yang dihadapi Indonesia ke depan... sehingga Presiden merasa perlu melakukan perombakan kabinet. Sekalipun demikian saya masih melihat ada akomodasi politik yang biar bagaimana pun juga masih menjadi pertimbangan Presiden," ujarnya.
