Polisi Myanmar, Selasa (9/2), menindak keras orang-orang yang memprotes kudeta militer Myanmar di ibu kota Naypyitaw dengan melepaskan tembakan peringatan, peluru karet dan meriam air, yang melukai serius setidaknya dua pengunjuk rasa yang diduga mengalami luka tembak.
Demonstran berkumpul di jalan-jalan ibu kota Myanmar selama empat hari berturut-turut, menentang serangkaian pembatasan yang diberlakukan oleh junta militer untuk menghentikan protes besar-besaran terhadap penggulingan pemerintah sipil terpilih.
Seorang dokter yang merawat pengunjuk rasa di rumah sakit Naypyitaw mengatakan setidaknya dua pengunjuk rasa mengalami apa yang diyakininya sebagai luka tembak, satu di kepala, yang lainnya di dada.
Dokter mengatakan Myat Thwe Khine, usia 20 tahun ditempatkan di ventilator ketika ia mengalami koma akibat luka tembak di kepala. Ia menambahkan pemindaian menunjukkan peluru masih bersarang di kepalanya.
Dokter mengatakan Soe Wai yang berusia 23 tahun menderita luka tembak di dada.
Dokter tidak bisa mengatakan bagaimana pengunjuk rasa bisa terluka oleh peluru atau meriam air, namun sebagian besar dari 20 orang yang dirawat di rumah sakit itu tidak terluka oleh peluru karet.
Protes hari Selasa di Naypyitaw terjadi hanya beberapa jam setelah militer mengumumkan akan memberlakukan jam malam dari pukul 8 malam sampai jam 4 pagi di kota Yangon dan Mandalay. Rezim militer juga melarang pertemuan lebih dari empat orang di seluruh negeri.
Demonstrasi juga berlangsung di Yangon dan Mandalay. Kantor-kantor berita mengatakan para pengunjuk rasa dihujani meriam air di ketiga kota tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan "sangat prihatin" atas penindakan keras tersebut.
"Saya menyerukan pasukan keamanan untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, termasuk hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi," kata koordinator PBB di Myanmar Ola Almgren dalam sebuah pernyataan. "Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap para demonstran tidak bisa diterima."
Almgren meminta para pemimpin militer untuk menghormati keinginan warga Myanmar, mematuhi tata cara demokrasi, dan menyelesaikan perbedaan melalui perundingan damai.
Puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan di seluruh Myanmar sejak demonstrasi dimulai, membawa poster bertuliskan "Selamatkan Myanmar," "Kami ingin demokrasi," serta foto-foto Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto dari pemerintah yang digulingkan. Para pengunjuk rasa juga mengacungkan tiga jari ketika berunjuk rasa, sebuah tanda perlawanan terhadap tirani dalam film populer "Hunger Games".
Demonstrasi memasuki fase baru pada hari Senin ketika pegawai negeri, karyawan kereta api, guru dan pekerja di sektor lain memulai pemogokan nasional.
Namun, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, jenderal yang memimpin kudeta, tidak menyebutkan kerusuhan dalam pidatonya kepada bangsa Senin malam. Pidato ini merupakan yang pertama sejak mengambil alih kekuasaan tepat satu minggu sebelumnya.
Jenderal itu mengulangi klaim bahwa pemilu November lalu, yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi, adalah penipuan. Tapi ia berjanji akan mengadakan pemilu baru untuk menunjukkan "demokrasi yang benar dan disiplin" yang berbeda dari era pemerintahan militer sebelumnya.
Ia tidak merinci kapan pemilihan baru akan berlangsung. Militer telah mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun.
Menurut juru bicara partai Kyi Toe, Suu Kyi masih menjalani tahanan rumah di kediaman resminya di Naypyitaw. Ia menghadapi tuduhan melakukan impor secara ilegal dan menggunakan enam radio walkie-talkie tak terdaftar yang ditemukan selama penggeledahan di rumahnya.
Pada hari Jumat, hampir 300 anggota partai berkuasa Suu Kyi yang digulingkan menyatakan diri mereka sebagai satu-satunya perwakilan yang sah dari warga negara dan menyerukan pengakuan global sebagai pelaksana pemerintahan.
Pengambilalihan militer itu telah dikecam oleh Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin dunia lainnya, yang menyerukan agar pemerintah terpilih dipulihkan ke tampuk kekuasaan.
Selandia Baru, Selasa mengatakan pihaknya menangguhkan semua kontak militer dan politik tingkat tinggi dengan Myanmar dan memberlakukan larangan perjalanan pada para pemimpinnya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyerukan agar kudeta itu "dibatalkan," mendesak aktor internasional untuk "melaksanakan seruan untuk kembali ke demokrasi." Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sesi khusus pada hari Jumat untuk membahas krisis ini.
Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, telah lama terombang-ambing antara pemerintahan sipil dan militer, tetapi sampai minggu lalu masih menikmati transisi yang penuh harapan ke arah demokrasi. [my/jm]
