Tautan-tautan Akses

Polisi Blokir Demo Oposisi Menentang Penutupan Parlemen Malaysia


Polisi Federal Reserve Unit (FRU) memblokir jalan menuju gedung parlemen ketika anggota parlemen oposisi Malaysia berusaha berbaris di parlemen untuk memprotes penutupannya di Kuala Lumpur pada 2 Agustus 2021. (Foto: AFP/Arif Kartono)

Polisi memblokir aksi demonstrasi puluhan anggota parlemen oposisi untuk memprotes lockdown Parlemen Malaysia selama dua pekan, yang mereka anggap sebagai taktik Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menghindari mosi tidak percaya.

Muhyiddin menunda sidang parlemen yang seharusnya dibuka Senin (2/8) dan malah menyatakan bahwa parlemen akan ditutup selama dua pekan. Kementerian Kesehatan mengatakan parlemen dianggap sebagai tempat berisiko tinggi karena empat dari 11 kasus COVID-19 yang terdeteksi di antara staf dan lainnya diduga sebagai varian Delta yang menyebar cepat.

Puluhan anggota parlemen dan aktivis mempertanyakan waktu pengumuman penutupan parlemen, yang terjadi setelah raja menegur pemerintah Muhyiddin pada hari Kamis karena telah menyesatkan Parlemen tentang status tata cara yang dikeluarkan selama keadaan darurat virus corona selama tujuh bulan. Pihak oposisi segera mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin yang diperkirakan akan dibahas Senin.

Anggota parlemen oposisi Malaysia Anwar Ibrahim (tengah) dan lainnya berbaris di parlemen saat mereka memprotes penutupannya di Kuala Lumpur pada 2 Agustus 2021. (Foto: AFP/Arif Kartono)
Anggota parlemen oposisi Malaysia Anwar Ibrahim (tengah) dan lainnya berbaris di parlemen saat mereka memprotes penutupannya di Kuala Lumpur pada 2 Agustus 2021. (Foto: AFP/Arif Kartono)

Puluhan anggota parlemen yang berkumpul di dekat Parlemen mengusung sebuah spanduk yang menyerukan pengunduran diri Muhyiddin dan kabinetnya. Mereka mengecam pemerintah karena pengecut dan mengatakan bahwa pemerintah pada akhirnya harus menghadapi rakyat.

Muhyiddin memimpin aliansi pemerintahan yang tidak stabil sejak Maret 2020 setelah ia memprakarsai kejatuhan pemerintah reformis yang memenangkan pemilu 2018. Parlemen sebelumnya sempat ditutup selama beberapa bulan segera setelah ia menjabat. Parlemen kemudian juga ditutup sejak Januari tahun ini, setelah raja menyetujui rencananya untuk memberlakukan keadaan darurat untuk mengatasi pandemi.

“Pemerintah ini telah gagal menjalankan tugasnya tetapi terus memegang kekuasaan,” kata pemimpin oposisi Anwar Ibrahim. Selain keliru menanggulangi pandemi, kata Anwar, Muhyiddin juga telah menyalahgunakan kekuasaannya karena melewatkan Parlemen dan raja sewaktu mencabut peraturan darurat.

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (kanan) dan anggota parlemen oposisi Anwar Ibrahim (kiri) berbicara kepada media saat mereka memprotes penutupan parlemen di Kuala Lumpur pada 2 Agustus 2021. (Foto: AFP/Arif Kartono)
Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (kanan) dan anggota parlemen oposisi Anwar Ibrahim (kiri) berbicara kepada media saat mereka memprotes penutupan parlemen di Kuala Lumpur pada 2 Agustus 2021. (Foto: AFP/Arif Kartono)

Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyerukan pengunduran diri seluruh Kabinet. "Hanya melalui cara ini, gejolak politik yang berkepanjangan ini dapat berakhir dan fokus dapat sepenuhnya diberikan pada upaya untuk menyelesaikan krisis kesehatan, ekonomi dan sosial yang telah melanda negara itu selama lebih dari 17 bulan," kata Mahathir dalam sebuah pernyataannya.

Para anggota parlemen membubarkan diri dengan damai, setelah sebuah truk meriam air dan polisi anti huru hara bersenjatakan tameng dan pentungan menutup jalan menuju Parlemen.

Sidang Parlemen pekan lalu adalah yang pertama tahun ini, dan diadakan setelah Muhyiddin menyerah pada tekanan raja. Sidang itu hanya diadakan untuk memberi pengarahan kepada anggota parlemen tentang pandemi dan masalah terkait, dan bukan untuk melangsungkan perdebatan.

Raja Sultan Abdullah Sultan Abdullah mengatakan Kamis lalu bahwa dia tidak memberikan persetujuannya untuk membatalkan peraturan darurat tetapi mengatakan kepada pemerintah untuk memperdebatkannya di parlemen. Muhyiddin mengatakan bahwa raja harus bertindak atas saran kabinet dan bersikeras bahwa pemerintahannya tidak melanggar konstitusi.

Debat apa pun di Parlemen dapat menguji dukungan Muhyiddin dalam aliansinya yang memegang mayoritas tipis. [ab/uh]

Recommended

XS
SM
MD
LG