Tautan-tautan Akses

PM Malaysia Dapat Dukungan Politik dengan Disetujuinya Anggaran 2021


Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berpose di depan gedung parlemen, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 26 November 2020.

Parlemen Malaysia Kamis (26/11) menyetujui anggaran 2021 yang diusulkan pemerintah, sehingga memberi dukungan politik bagi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang sedang menghadapi perlawanan kuat terhadap kepemimpinannya yang baru berusia sembilan bulan.

Sejumlah anggota oposisi di parlemen itu, serta anggota koalisi pemerintahannya, sebelumnya memperingatkan selama tiga minggu perdebatan bahwa mereka akan menolak anggaran tersebut karena dananya tidak memadai untuk bisa melawan lonjakan kasus virus corona dan membantu mereka yang terkena pandemi.

Menteri Keuangan Zafrul Aziz mengatakan ia membuat beberapa revisi kecil pada anggaran senilai 79 miliar dolar tersebut dalam pidato penutupnya, Kamis, sebagai tanggapan atas keluhan tersebut. Ia bersikeras mengatakan bahwa ini adalah anggaran COVID-19, “anggaran untuk kelangsungan hidup dan ketahanan.”

Pada akhirnya, anggaran itu disetujui meski ada suara-suara yang menolaknya.

Ahmad Fauzi Abdul Hamid, seorang profesor ilmu politik di Universitas Sains Malaysia, mengatakan, seandainya Muhyiddin gagal mendapatkan dukungan Parlemen untuk anggaran tersebut, kegagalan itu akan memicu seruan baru baginya untuk mengundurkan diri atau menyelenggarakan pemilu baru.

Koalisi Muhyiddin, 73, hanya memiliki mayoritas tipis di parlemen, yakni dua kursi. Bulan lalu, ia ditantang oleh pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, yang mengaku memiliki dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru dengan sejumlah pembelotan dari koalisi Muhyiddin.

Dukungan tersebut dilaporkan berasal dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai terbesar dalam koalisi pemerintah yang tidak terpilih, yang marah karena merasa dikesampingkan di tengah persaingan dengan partainya Muhyiddin.

Sejumah anggota parlemen dari kedua pihak yang bertikai juga mendorong diajukannya mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin, tetapi tawaran itu digagalkan oleh ketua DPR, yang ditunjuk oleh perdana menteri.

Muhyiddin bulan lalu mengusulkan pemberlakuan keadaan darurat virus corona yang akan menangguhkan parlemen dan memberinya kekuasaan yang tidak terbantahkan, tetapi usulannya itu memicu kemarahan yang meluas. Raja menolak proposal tersebut, dan mengatakan bahwa undang-undang yang ada cukup untuk mengatasi pandemi, tetapi mendesak para anggota parlemen untuk mendukung anggaran.

Muhyiddin mengambil alih kekuasaan pada Maret setelah menarik partainya dari aliansi reformis yang berkuasa, yang memenangkan pemilu 2018. Ia terdesak oleh UMNO dan partai-partai oposisi lainnya untuk membentuk pemerintahan berhaluan tengah, tetapi pemerintahannya sendiri diwarnai berbagai konflik internal. [ab/uh]

Recommended

XS
SM
MD
LG