Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menghadapi hujan kritik atas usulan pengurangan utang pendidikan bagi warga Jepang yang memiliki anak. Dilansir oleh kantor berita AFP, usulan itu datang dari partai Kishida pada saat negara itu tengah berjuang meningkatkan angka kelahiran yang rendah.
Kishida bertekad akan meluncurkan upaya-upaya “yang belum pernah dilakukan sebelumnya” untuk mengatasi masalah tingkat kelahiran rendah. Partai Demokratik Liberal (Liberal Democratic Party/LDP), yang mengusung Kishida, dilaporkan tengah menggodok sejumlah rekomendasi untuk mengatasi isu itu untuk diajukan kepada pemerintah.
Namun, rencana pengurangan utang itu malah menimbulkan kemarahan.
“Pengurangan utang beasiswa dan pilihan seseorang untuk memiliki bayi atau tidak adalah isu yang sangat berbeda, ya kan?” kata politisi oposisi, Noriko Ishigaki, bertanya kepada Kishida dalam rapat dengar pendapat di Majelis Tinggi pada Jumat (3/3).
“Ini adalah kebijakan yang mensyaratkan memiliki anak sebagai kompensasi pengurangan utang beasiswa…(itu) adalah upaya buruk yang belum pernah terjadi untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran,” kata Ishigaki.
Kishida tidak banyak berkomentar mengenai inti usulan itu. Dia bersikeras bahwa “hanya perdebatan yang bebas dan kuat yang akan dihormati.”
“Ini seperti mengatakan ‘bayar dengan tubuh anda!’, ‘melahirkan anak kalau Anda ingin mengurangi utang.’ Saya jadi heran apa yang mereka pikirkan. Melahirkan bayi bisa mempertaruhkan nyawa Anda. Kejam sekali,” kata salah satu pengguna Twitter.
“Kebijakan-kebijakan LDP selalu memperlakukan manusia seperti hewan ternak,” kata penulis sejarah, Masahiro Yamazaki, dalam cuitannya.
Komentar-komentar lainnya menyebut rencana itu “sulit dipahami” dan “abnormal”. Ada juga yang mengatakan “lagi pula, punya anak atau tidak itu adalah keputusan pribadi.”
Politisi LDP, Masahiko Shibayama, yang memimpin tim untuk membahas masalah itu, mengatakan kepada stasiun televisi TBS dan TV Asahi bahwa rencana itu bertujuan untuk memberi bantuan keuangan kepada keluarga-keluarga yang memiliki anak. Bukan untuk menghukum mereka.
“Kami membahas hal ini sebagai pengembangan dukungan untuk membesarkan anak, bukan kebijakan yang berkaitan dengan kelahiran anak,” kata Shibayama kepada TV Asahi.
“Sangat disesalkan bahwa isu ini dilihat dalam konteks bahwa kebijakan itu tidak akan bermanfaat kecuali (warga/masyarakat) memiliki anak.”
Menurut laporan media setempat, LDP diperkirakan akan menyerahkan rekomendasi kebijakan kepada pemerintahan Kishida akhir bulan ini.
Berdasarkan data Bank Dunia, Jepang adalah negara dengan proporsi warga berusia 65 tahun dan di atas, terbesar kedua di dunia setelah Monako. [ft/ah]
Forum