Pengadilan Irak telah membebaskan demonstran antipemerintah yang dipenjarakan. Ini merupakan salah satu perintah penting pertama dari Perdana Menteri baru Irak, Mustafa al-Kadhimi.
Rakyat Irak memiliki hak konstitusional untuk berunjuk rasa “asalkan tidak disertai tindakan yang bertentangan dengan hukum,” sebut Dewan Kehakiman Agung dalam suatu pernyataan.
Perdana menteri baru itu mengatakan setelah rapat kabinet pertamanya pada hari Sabtu malam bahwa para demonstran perlu dilindungi dan bahwa hanya mereka yang terlibat dalam kekerasan yang harus tetap ditahan.
Al-Kadhimi juga mempromosikan Jenderal Abdul Wahab al-Saadi untuk memimpin dinas kontraterorisme elite Irak. Jenderal tersebut sedang terlibat dalam perang melawan ISIS sewaktu mantan PM Adel Abdul-Mahdi mendadak memecatnya tahun lalu. Ini adalah salah satu tindakan yang memicu protes rakyat di seantero Irak menentang pemerintah yang dianggap korupsi dan tidak kompeten pada Oktober lalu.
Berbagai organisasi HAM menyatakan pasukan keamanan Irak menggunakan peluru tajam terhadap demonstran, menyebabkan hingga 600 orang tewas sebelum protes massal mereda karena wabah virus corona.
Terlepas dari perintah al-Kadhimi untuk membebaskan para demonstran yang dipenjarakan, protes baru merebak di Baghdad hari Minggu oleh mereka yang menyebut al-Kadhimi sebagai pilihan penguasa politik dan menyatakan tak ada yang benar-benar berubah di Irak. [uh/ab]
