Perdana Menteri Australia, Selasa (3/8), menganggap proposal untuk membayar warga yang bersedia divaksinasi COVID-19 sebagai penghinaan terhadap warga Australia.
Perdana Menteri Scott Morrison menggambarkan pembayaran semacam itu sebagai "mosi tidak percaya dan penghinaan terhadap warga Australia” karena menyiratkan seolah mereka tidak bersedia divaksinasi kecuali dibayar.
Pihak oposisi berjanji untuk memberi 300 dolar Australia (sekitar 221 dolar AS) bagi siapa pun yang bersedia divaksinasi di negara itu jika mereka memenangkan pemilu yang harus diselenggarakan pada Mei mendatang.
Pemimpin oposisi Anthony Albanese menggambarkan pembayaran yang diusulkannya itu sebagai langkah "menghargai orang Australia karena melakukan hal yang benar."
Hanya 19% orang dewasa Australia yang telah divaksinasi penuh pada hari Senin (2/8).
Sebagian besar warga Australia lebih memilih Pfizer yang persediaannya terbatas.
Banyak orang mengkhawatirkan risiko pembekuan darah yang mungkin ditimbulkan vaksin AstraZeneca, satu-satunya alternatif di Australia. Sejauh ini, ribuan orang telah menyatakan menolak untuk mengambilnya.
Namun keraguan terhadap vaksin secara umum menurun di Australia menyusul lockdown di Sydney dan Brisbane – dua dari tiga kota terbesar di negara itu -- karena ditemukannya klaster-klaster varian Delta yang sangat menular.
Pejabat yang bertanggung jawab dalam program vaksinasi Australia, Letnan Jenderal John Frewen, mengatakan, menurutnya insentif vaksin tidak diperlukan.
Ia mengatakan ada tanda-tanda yang sangat kuat bahwa sebagian besar warga Australia berniat mendapatkan vaksin karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. [ab/uh]
