Menko Kesra yang berasal Partai Golkar, Agung Laksono, di Jakarta, Rabu, berpendapat kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian koalisi memang harus dipatuhi. Ia menyampaikan hal demikian terkait semakin memanasnya isu perombakan susunan kabinet dan akan dikeluarkannya para menteri dari Partai Golkar dan PKS. Kedua partai yang masuk dalam daftar koalisi tersebut dinilai tidak lagi sejalan diantaranya pada saat sidang paripurna hak angket mafia pajak yang digelar di gedung DPR RI pekan lalu. Meski akhirnya gagal, namun sejak awal partai Golkar dan PKS ingin hak angket tersebut disetujui sementara partai koalisi lainnya yaitu PKB, PAN dan PPP tidak setuju.
“Kalau soal reshuffle terserah kepada Presiden. Saya kira kita tidak mempersoalkan itu, tetapi seruan untuk bisa memenuhi apa yang sudah ditandatangani. Sebelumnya, saya kira sangat baik dan sekali lagi patut diindahkan oleh seluruh anggota koalisi. Mungkin dengan komunikasi yang lebih intensif, bisa dihindarkan terjadinya perbedaan-perbedaan seperti kemarin pada saat angket,” ujar Menko Agung Leksono.
Menteri Komunikasi dan Informatika yang berasal dari PKS, Tifatul Sembiring, menegaskan ia siap jika harus keluar dari kabinet. Meski demikian, ia yakin Presiden Yudhoyono sudah memperhitungkan segala sesuatu dengan matang sebelum mengambil keputusan.
“Bagi saya ini suatu amanah," ujar Tifatul. "Kalau soal siap, (saya) siap secara pribadi. Tetapi, sekali lagi tentu kalau Presiden mengambil langkah reshuffle, berarti Presiden sudah memperhitungkan secara matang inilah yang terbaik bagi bangsa ini. Beliau punya target-target, punya perencanaan dan seterusnya. Visi beliau itu harus diwujudkan.”
Ditegaskan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa, reaksi Presiden Yudhoyono yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat muncul setelah mendapat masukan dari anggota-anggota Partai Demokrat. Menurutnya evaluasi koalisi harus dilakukan agar pemerintahan tetap kompak sehingga dapat bekerja dengan baik.
“Kita meminta dewan pembina dan juga DPP bedasarkan evaluasi untuk mengeluarkan anggota-anggota koalisi, yang memang dianggap sudah tidak sesuai dengan komitmen awal dan semangat awal (saat) koalisi itu dibentuk,” tukas Saan Mustopa.
Sebelumnya, Presiden Yudhoyono menegaskan akan melakukan evaluasi mendalam tentang koalisi. Walaupun Presiden tidak menyebut nama partai, tapi Presiden menegaskan agar partai-partai yang sudah tidak sejalan kembali ke akar perjanjian atau segera mengundurkan diri dari koalisi.
“Partai politik seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Jelas, gamblang dan menurut saya logikanya juga begitu. Jika ada yang tidak bersedia, barangkali akan menjadi takdir sejarah untuk tidak bisa lagi bersama-sama dalam koalisi,” ujar Presiden Yudhoyono.
