Semuanya berawal dari yoga. Ketika seorang instruktur yoga di Kuwait pada awal Februari 2022 mengiklankan retret yoga kesehatan di gurun, kelompok-kelompok konservatif menyatakannya sebagai serangan terhadap Islam.
Banyak anggota parlemen dan ulama mengungkapkan kegusaran mereka. Mereka menyebut acara itu berbahaya. Mereka menganggap, perempuan melakukan sejumlah posisi yoga, seperti lotus atau anjing yang menghadap ke bawah di muka umum merupakan tindakan bejat. Mereka pun menuntut pihak berwenang untuk melarang acara itu.
Keributan terkait yoga hanyalah titik pertikaian terbaru dalam perang budaya yang telah berlangsung lama terhadap perilaku perempuan di negara kerajaan itu, di mana suku-suku dan kelompok-kelompok Islamis memegang kekuasaan yang semakin besar atas masyarakat yang terpecah.
Semakin banyak politisi konservatif yang menentang gerakan feminis yang sedang berkembang dan apa yang mereka anggap sebagai kehancuran nilai-nilai tradisional Kuwait di tengah kesulitan pemerintah dalam mengatasi isu-isu utama.
Aktivis feminis Najeeba Hayat, dalam sebuah demonstrasi perempuan di parlemen Kuwait baru-baru ini mengatakan, "Negara kita mengalami kemunduran dan kemunduran pada tingkat yang belum pernah kita lihat sebelumnya.”
Bagi banyak orang di Kuwait, ini adalah tren yang meresahkan. Kuwait yang pernah membanggakan diri sebagai negara yang lebih progresif dibandingkan dengan tetangga-tetangganya di Teluk Arab ini ternyata terbelakang dalam perlindungan hak-hak perempuan.
Di Arab Saudi, contohnya, perempuan meraih kebebasan yang lebih besar di bawah kepemimpinan de facto Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Arab Saudi bahkan menjadi tuan rumah festival yoga terbuka pertama bulan lalu.
Sundus Hussain, anggota pendiri Abolish 153, sebuah kelompok yang memperjuangkan hak-hak perempuan mengatakan, "Kami adalah pion. Kami digunakan oleh pemerintah dan parlemen untuk menyelesaikan agenda politik mereka sendiri. Sebagian besar anggota parlemen ini berasal dari sistem yang menganggap pembunuhan demi kehormatan adalah sesuatu yang wajar, jadi mereka tidak ingin menghapusnya."
Abolish 153 adalah gerakan yang mempertanyakam pasal 153 yang menjatuhkan hukumam ringan kepada para pelaku pembunuhan perempuan dengan alasan demi kehormatan.
Pasal tersebut mengatakan bahwa seorang pria yang mendapati istrinya, atau kerabat perempuannya, melakukan perzinahan atau terlibat dalam segala jenis seks yang "tidak sah", dan kemudian membunuhnya, bisa dikenai hukuman paling lama hanya tiga tahun penjara, dan atau, denda hanya senilai $46.
Belum lama ini, pihak berwenang Kuwait juga menutup gym populer yang menyelenggarakan kelas tari perut. Para ulama di negara itu juga menuntut polisi menangkap penyelenggara acara retret perempuan yang disebut "The Divine Feminine," dengan alasan penistaan terhadap agama.
Mahkamah Agung Kuwait dalam waktu dekat juga akan mengadili sebuah kasus yang kemungkinan akan bisa menutup operasi layanan streaming video Netflix di sana setelah platform itu menayangkan film berbahasa Arab pertama yang diproduksinya sendiri.
Beberapa pejuang hak-hak perempuan mengaitkan reaksi kelompok-kelompok konservatif ini karena kepanikan mereka menghadapi masyarakat yang sedang berubah.
Setahun yang lalu, para aktivis meluncurkan gerakan #MeToo yang inovatif untuk mengecam pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Ratusan laporan mengalir ke akun Instagram penyelenggara gerakan itu dengan berbagai cerita yang sangat memprihatinkan. Namun pada saat bersamaan, banyak di antara para aktivis itu juga menghadapi ancaman pemerkosaan dan pembunuhan. [ab/uh]
