Tautan-tautan Akses

Perintah Biden Perluas Layanan Kesehatan


Presiden AS, Washington, AS Joe Biden tersenyum setelah menandatangani perintah eksekutif yang memperkuat akses ke perawatan kesehatan yang terjangkau. (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

Presiden AS Joe Biden, Kamis (28/1), menandatangani dua perintah untuk memperluas layanan kesehatan dengan mengatakan perintah itu akan "memperbaiki kerusakan" kebijakan pendahulunya, mantan Presiden Donald Trump.

Biden memulihkan dana AS untuk kelompok non-pemerintah asing yang memberikan informasi kepada perempuan tentang aborsi, dan juga membuka masa pendaftaran khusus selama tiga bulan untuk warga Amerika yang tidak memiliki asuransi dan sekarang ingin membeli asuransi kesehatan, serta bagi mereka yang kehilangan tanggungan layanan kesehatan karena pandemi virus corona.

Trump, seperti presiden dari Partai Republik sebelumnya, telah mendukung apa yang oleh para pengecam disebut sebagai "aturan pembungkaman global" terkait informasi aborsi dan telah menolak untuk membuka kembali pasar pemerintah untuk asuransi kesehatan berdasarkan Undang-Undang Layanan Kesehatan yang Terjangkau atau Affordable Care Act.

Perintah Biden juga meningkatkan akses ke pendanaan layanan kesehatan untuk warga Amerika yang miskin di bawah program yang disebut Medicaid.

"Tidak ada hal baru yang kita lakukan di sini," kata Biden, selain memulihkan program seperti sebelum Trump mengubahnya. Biden berpendapat Trump menjadikannya "lebih tidak bisa diakses, lebih mahal, dan lebih sulit bagi warga untuk memenuhi persyaratan."

Perintah Biden terbaru itu bagian dari serangkaian arahan yang ditanda tangani dalam delapan hari pertamanya menjabat untuk mengubah kebijakan Trump. Termasuk dalam perubahan lainnya adalah komitmen Biden untuk AS bergabung kembali dengan perjanjian internasional perubahan iklim Paris, memperbarui keanggotaan AS di Organisasi Kesehatan Dunia, dan mengakhiri hak sewa untuk pengeboran minyak di tanah dan perairan federal.

Kebijakan aborsi Biden kini telah membatalkan larangan bagi organisasi yang menerima bantuan kesehatan AS dari menggunakan dana mereka sendiri atau dana yang mereka peroleh dari sumber lain untuk memberikan layanan atau konseling aborsi.

Kebijakan tersebut pertama kali diberlakukan oleh mantan Presiden AS Ronald Reagan, seorang Republikan, pada tahun 1985. Namun mantan Presiden Demokrat Bill Clinton dan Barack Obama membatalkannya, dengan alasan hal itu membahayakan kesehatan perempuan dan anak perempuan. [my/pp]

XS
SM
MD
LG