Pentagon pada Rabu (20/9) memulai upaya baru untuk menghubungi mantan anggota militer yang mungkin telah dipaksa keluar dari militer dan kehilangan tunjangan selama bertahun-tahun karena kebijakan yang menargetkan orientasi seksual mereka, dimulai dengan mereka yang berdinas di bawah kebijakan "Don't Ask, Don't Tell."
Berdasarkan kebijakan "Don't Ask, Don't Tell” – yang diberlakukan pada 1994 oleh Presiden Bill Clinton dan berlaku hingga 2011 – anggota militer yang memiliki orientasi selain heteroseksual dapat berdinas selama mereka merahasiakannya. Hal ini menyebabkan diskriminasi, tekanan yang tidak semestinya, pemecatan, dan hilangnya tunjangan selama bertahun-tahun.
Menurut data Departemen Pertahanan, kebijakan "Don't Ask, Don't Tell” dan kebijakan militer sebelumnya yang melarang personil gay, lesbian, biseksual, transgender, atau queer untuk berdinas, setidaknya sejak 1980 terdapat 32.837 anggota militer yang dipaksa keluar dari militer karena orientasi seksual mereka.
Wakil Menteri Pertahanan Kathleen Hicks mengatakan lebih dari 2.000 anggota militer itu diberhentikan dengan alasan umum, selain pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian yang tidak diketahui "yang mungkin telah menghalangi mereka untuk mendapatkan tunjangan veteran, seperti pinjaman rumah, perawatan kesehatan, bantuan biaya pendidikan GI Bill, dan bahkan beberapa pekerjaan di pemerintahan.”
"Kami tahu bahwa mengoreksi catatan ini tidak dapat sepenuhnya memulihkan martabat anggota militer LGBTQ+ ketika mereka dikeluarkan dari militer," kata Hicks.
"Ini tidak sepenuhnya menyembuhkan luka tak terlihat yang tertinggal, tidak membuat orang menjadi utuh kembali, bahkan bagi mereka yang menerima pemecatan dengan hormat. Tetapi ini adalah langkah lain yang kami ambil untuk memastikan bahwa kami melakukan hal yang benar bagi mereka yang telah mengabdi dengan terhormat.” [em/jm]
Forum