Sebagai lingkungan akademis, kampus selalu dinamis dengan keberadaan sejumlah organisasi mahasiswa. Begitupun di Indonesia, terutama pasca reformasi yang memberi ruang berserikat lebih luas dibanding era Orde Baru.
Namun, dalam perkembangannya, kebebasan seolah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi kebebasan berorganisasi adalah pemenuhan atas Hak Asasi Manusia. Namun di sisi lain, kebebasan itu memberi peluang kepada ideologi apapun untuk masuk dan berkembang di lingkungan kampus.
Gerah atas perkembangan yang terjadi, ratusan alumni dan mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, menggelar aksi unjuk rasa hari Jumat siang (17/6) di kampus setempat. Mereka mengkritisi berkembangkan paham radikal di kampus yang berpotensi menjadikan mahasiswa kurang menghargai keragaman. Organisasi yang dianggap membawa paham ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang memang sedang tumbuh di kampus itu.
Tomy W. Taslim, penggagas aksi yang juga alumni ISI Yogyakarta mengaku, suasana kampus ketika dia berkuliah akhir tahun 90-an, belum seperti saat ini. Ketika itu, ISI sebagai lembaga pendidikan seni belum dimasuki oleh ideologi-ideologi garis keras. Aksi unjuk rasa yang digelar kali ini, kata Tomy, harus dimaknai sebagai keberpihakan mereka sebagai warga negara, yang tidak ingin organisasi anti-Pancasila tumbuh subur di kampus.
“Kami sebagai warga negara memiliki rasa memiliki terhadap rasa nasionalisme kami, ketika ada organisasi yang menurut kami, misalnya kurang terbuka untuk berwarna, apalagi berbeda. Segala macam organisasi di negara ini, ketika dia tidak anti-Pancasila saya kira kok tidak masalah. Juga tidak melakukan pemaksaan-pemaksaan, misalnya. Juga menghargai perbedaan, menghargai keragaman yang ada di komunitas ini, di lingkungan ISI khususnya,” kata Tomy W. Taslim.
Peserta aksi yang lain, Marwan, alumni Seni Rupa ISI Yogyakarta menilai, masuknya ideologi radikal ini tidak terlepas dari peran sejumlah tenaga pengajarnya. Mahasiswa, terutama yang masih baru, sedang berada dalam tahap pencarian jati diri. Akses besar kalangan pengajar kepada mahasiswa member peluang transfer ideologi semacam itu.
Marwan mengaku kampusnya memiliki tradisi multikultur yang kuat. Selain itu, menjadi aneh bagi institusi seni yang terkait erat dengan kebebasan berekspresi, justru menjadi ladang tumbuhnya ideologi yang cenderung melawan keberagaman.
“Hadirnya paham ini yang mengusung paham khilafah ini kan menjadi upaya penyeragaman terhadap ISI, dimana ISI itu adalah institusi seni, yang menjamin kebebasan berekspresi. Maka ketika ada upaya untuk penyeragaman itu akan menjadi ancaman besar dan kontraproduktif terhadap perkembangan seni. Seni apapun. Tidak boleh nggambar ini, tidak boleh nggambar itu,” kata Marwan.
Juru bicara Pimpinan Pusat HTI, Muhammad Ismail Yusanto melalui VOA menolak keras tudingan bahwa organisasi tersebut radikal. Salah satu prinsip gerakan ini, kata Ismail, adalah jalan perdamaian. Selama 30 tahun berkiprah di Indonesia, HTI juga menjadi organisasi yang terbuka. Seluruh kegiatan dan ideologi yang dianutnya dapat diakses oleh siapapun.
Ismail justru mempertanyakan, kalangan akademisi yang semestinya terbuka atas berbagai wacana, justru menolak kehadiran HTI.
“HTI itu melakukan kegiatan dakwah untuk membuat orang itu mengerti Islam, menjadi dekat kepada Islam, melaksanakan Islam dengan sebaik-baiknya. Kenapa kami dianggap sebagai anti-Pancasila. Aneh kalau ini terjadi di kampus. Kampus itu masyarakat intelektual. Masyarakat yang bisa berpikir, yang bisa menerima ide-ide alternatif, apalagi itu bersumber dari agama, dan itu agama mereka sendiri. Memprihatinkan sekali,” jelasnya.
Ismail juga menekankan bahwa HTI tidak anti-Pancasila, karena jika begitu maka organisasi ini telah melanggar undang-undang dan tidak bisa hidup di Indonesia. Dia justru mempertanyakan, cap anti-Pancasila yang diberikan kepada HTI. Sementara cap yang sama tidak pernah diberikan kepada para koruptor, penyusun undang-undang berpaham liberal, atau para pelanggar hukum.
Peneliti dan staf pengajar di Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Muhammad Wildan mengatakan, organisasi berpaham radikal mulai masuk ke kampus di era tahun 80-an. Proses ini beriringan dengan gejolak politik yang terjadi di Timur Tengah. Banyak organisasi yang kemudian mengimpor ideologi mereka secara massif ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Dikatakan Wildan, HTI sebenarnya lebih tepat dimasukkan sebagai organisasi yang memiliki ideologi radikal, tetapi memilih gerakan-gerakan yang lebih moderat. Selama ini, HTI tidak menggunakan cara-cara kekerasan.
”HTI itu kan tidak memiliki road map, bagaimana mereka akan mencapai ke khilafah itu. Apakah khilafah itu hanya sekadar wacana, kemudian dia mau mencapai kesana kapan, lewat negara mana, ataukah dia mau hijrah entah kemana, kan semua itu kita tidak tahu. Sejauh ini road map-nya tidak ada. Tapi, kalau dia pakai khilafah, maka bisa kita kategorikan dia kan menolak NKRI, dan karena itu bisa dikatakan radikal. Tapi saya ingin tekankan, secara ideologi HTI itu radikal, tetapi belum terbukti apakah mereka radikal dalam perbuatannya,” imbuh Muhammad Wildan.
Wildan juga memastikan bahwa HTI tidak memiliki pengikut dalam jumlah besar di kampus-kampus, khususnya di Yogyakarta. Organisasi ini jauh berada di bawah NU yang memiliki PMII atau Muhammadiyah dengan IMM di lingkungan kampus. Dia menilai, ide yang diusung oleh HTI hingga saat ini sulit dijelaskan, terutama mengenai konsep khilafah atau kepemimpinan tunggal dalam Islam. Padahal, mahasiswa relatif kritis terhadap isu-isu semacam itu, sehingga tidak tertarik kepada ideologi baru yang cenderung susah dijabarkan dalam diskusi-diskusi kampus.
“HTI itu termasuk yang kecil anggotanya, secara ideologi memang mereka sulit mengembangkan karena idealism yang mereka tawarkan susah untuk diterima mahasiswa. Menurut saya di level kampus, kita biarkan saja kehadiran HTI, biar mahasiswa memilih mana yang rasional untuk mereka. Ini seperti juga wacana-wacana lain, seperti sosialisme atau komunisme. Paling tidak, sebagai bahan diskusi,” lanjutnya.
Dalam berbagai kegiatan yang dilakukan, HTI biasanya melakukan diskusi dan menawarkan solusi atas berbagai persoalan. Mereka memiliki sejumlah panduan tertulis, mengenai bagaimana sistem khilafah ini akan mengelola peradilan, pajak, keamanan negara, pelestarian hutan hingga pernikahan dan hutang piutang. [ns/lt]
