Tautan-tautan Akses

Pengadilan Kamboja Tunda Sidang Kasus Pengkhianatan Oposisi Hingga 2021


Ley Leak, mantan wakil dari Partai Penyelamat Nasional Kamboja yang dibubarkan, tiba di pengadilan untuk sidang pengkhianatan lebih dari 100 tokoh oposisi, di Phnom Penh. (Foto: Reuters)

Sebuah pengadilan Kamboja bersidang pada hari Kamis (26/11) untuk kasus pengkhianatan oleh lebih dari 100 tokoh oposisi dan kemudian mengundurkan sidang hingga tahun depan. Ini menunda sidang kasus yang dikecam luas sebagai langkah PM Hun Sen yang telah lama berkuasa untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya.

Total 121 terdakwa, semuanya terkait Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) yang telah dibubarkan, yang dipanggil untuk hadir dalam sidang hari Kamis. Akan tetapi hanya 34 yang hadir dan banyak di antara terdakwa kini dalam pengasingan, karena meyakini mereka tidak akan mendapatkan persidangan yang adil.

Deputi jaksa dan juru bicara mahkamah Kuch Kimlong mengukuhkan bahwa para hakim telah memutuskan kasus itu akan dibagi dua dan sidang akan digelar pada Januari dan Maret.

“Mungkin ini ada kaitannya dengan masalah bahwa para terdakwa perlu memiliki pengacara pembela,” katanya kepada Reuters sewaktu ditanya mengenai alasan penundaan.

Para terdakwa dan staf pengadilan terlihat tiba di tengah pengamanan yang ketat di pengadilan Phnom Penh. Sebagian besar media tidak dapat masuk ke ruang sidang yang kata polisi penuh sesak.

CNRP dilarang dan pemimpinnya, Kem Sokha, ditahan sebelum pemilu 2018, yang membuat Partai Rakyat Kamboja pimpinan Hun Sen meraih semua kursi di parlemen.

Dakwaan pengkhianatan terhadap Kem Sokha berasal dari tuduhan ia bersekongkol dengan Amerika Serikat untuk menggulingkan Hun Sen, yang dibantah olehnya maupun oleh Washington.

Penumpasan oposisi itu telah membuat hubungan Kamboja dengan negara-negara Barat tegang dan mendorong Uni Eropa, tujuan ekspor utamanya, untuk membatalkan sejumlah hak istimewanya dalam perdagangan.

Para pakar menyatakan hal ini hanya mendorong Kamboja untuk masuk lebih jauh ke orbit China.

Beberapa terdakwa mengeluh mereka belum melihat dakwaan terhadap mereka sebelum sidang yang oleh para pengecam pemerintah dan pakar HAM PBB disebut sebagai pengadilan bermotif politik.

Pemerintah bersikukuh bahwa tindak kejahatan serius telah terjadi dan itu akan diikuti oleh proses hukum. [uh/ab]

Recommended

XS
SM
MD
LG