Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan, Selasa (16/6), ia berharap para penentang UU Keamanan Nasional baru yang diberlakukan China tidak memburuk-burukkan dan menstigmatisasi legislasi itu. Menurutnya, melakukan tindakan itu sama artinya dengan menempatkan diri dalam posisi bertentangan dengan penduduk wilayah semiotonom China tersebut.
“Warga Hong Kong ingin menyaksikan kembali kestabilan, mereka menginginkan lingkungan yang aman di mana mereka bisa bekerja dan tinggal,” kata Lam kepada wartawan. Ia mengatakan, orang-orang sudah jenuh dengan kekerasan di Hong Kong dan campur tangan pihak asing di kota tersebut.
Parlemen China, Mei lalu, menyetujui keputusan untuk memberlakukan sebuah UU keamanan nasional di Hong Kong, yang ditujukan untuk mencegah tindakan-tindakan subversif, pemisahan diri, dan terorisme, serta campur tangan asing di kota itu, menyusul berbulan-bulan protes antipemerintah di kota itu. “Kita adalah bagian dari China, tapi kita tidak memiliki mekanisme untuk melindungi keamanan nasional,” kata Lam. “Ini risiko yang dihadapi tidak hanya oleh 7 juta warga Hong Kong, tapi juga oleh 1,4 miliar rakyat China.”
Lam berbicara menjelang pertemuan Komisi Tetap Kongres Rakyat Nasional, pekan ini. Undang-undang itu tidak masuk agenda pertemuan komisi yang memiliki wewenang legislatif di China itu, namun - menurut sejumlah sumber Associated Press - bisa saja ditambahkan dalam agenda itu.
Para pengecam UU itu menyebut legislasi tersebut sebagai serangan terhadap kebijakan “satu negara, dua sistem”, kerangka pemerintahan yang memberi Hong Kong otonomi dan kebebasan yang tidak diperoleh di China daratan sebagaimana yang dijanjikan China sewaktu bekas koloni Inggris itu dikembalikan ke dalam kontrol China pada 1997. Mereka khawatir UU itu akan digunakan untuk membungkam pembangkangan di Hong Kong. [ab/uh]
