Tautan-tautan Akses

AS

Pemerintahan Trump Perluas Penegakan UU Imigrasi AS


Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly dalam konferensi pers di kantor pusat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, Washington DC (Foto: dok).

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS telah menegaskan kebijakan-kebijakan yang bisa mengakibatkan deportasi jutaan imigran ilegal.

Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly, Selasa (21/2), merilis pedoman-pedoman mengenai bagaimana departemennya akan menjalankan perintah-perintah eksekutif yang dikeluarkan bulan lalu.

Di bawah pemerintahan Barack Obama, fokus pendeportasian adalah imigran ilegal yang melakukan kejahatan serius.

Kelly mencabut kebijakan itu, dan mengatakan, kini yang menjadi prioritas deportasi adalah orang-orang yang dinyatakan bersalah atau didakwa melakukan kejahatan, yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum, yang menipu untuk mendapat bantuan pemerintah atau yang dianggap petugas imigrasi mengancam keselamatan publik dan keamanan nasional.

Pedoman-pedoman baru itu tidak membatalkan perintah-perintah eksekutif Obama yang melindungi orang-orang yang masuk ke Amerika secara ilegal ketika masih anak-anak, atau orangtua para warga AS dan pemegang kartu hijau yang tidak memiliki dokumen izin tinggal resmi.

Trump memenangkan pemilu November lalu dengan janji mengamankan perbatasan-perbatasan AS dan mengatasi imigran ilegal. Ia telah mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif, termasuk yang menghentikan sementara program penerimaan pengungsi dan melarang semenrara orang-orang dari tujuh negara mayoritas Muslim masuk ke AS. Larangan masuk itu telah ditunda oleh sejumlah pengadilan, namun Trump diperkirakan akan mengeluarkan versi revisinya segera.

Trump menyerukan akan mempekerjakan 10 ribu petugas Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) baru dan lima ribu agen Pengawas Perbatasan baru, sementara juga memperluas program yang memungkinkan petugas penegak hukum negara bagian atau setempat bertindak sebagai petugas imigrasi. [ab/uh]

XS
SM
MD
LG