Ketua BUMN Watch, Naldy Nazar Harun, mengatakan keinginan pemerintah mengurangi jumlah BUMN merupakan niat lama yang stagnan karena tidak dijalankan secara serius, Sabtu (13/4).
Menurut Nazar Harun, selama BUMN masih dijadikan sapi perah untuk kepentingan politik, BUMN tidak akan pernah berhasil menjadi lebih baik di masa mendatang. Banyak BUMN yang seharusnya bisa merger sejak beberapa tahun lalu seperti sejumlah perusahaan Semen dan Pupuk.
“Kalau diinginkan merger, ya di merger semuanya jadi satu bendera. Masih jalan sendiri-sendiri sekarang. Kenapa nggak (jadi satu) PT. Semen Indonesia, lebih efisien dan kalau (di)ekspor-pun, orang tahu itu semen Indonesia," papar Naldy Nazar Harun.
Ditambahkan Naldi Nazar Harun, jika selama ini ada kekhawatiran dari pemerintah daerah (pemda) setempat kehilangan pendapatan apabila terjadi merger BUMN, maka pemerintah pusat harus mampu meyakinkan pemda bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses merger BUMN.
“Kontribusi daerah itu pasti ada. Kalau pemerintah daerah punya suatu share kecil disitu ya, dia melakukan kontribusi, iya nggak apa-apa berikanlah kontrubsi daerah kan tapi secara global itu menjadi satu kesatuan, PT. Pupuk Indonesia muncul di luar negeri semua sama brand-nya,” tambah Nazar Harun.
Naldy Nazar Harun berpendapat bukan merupakan rahasia bahwa kinerja BUMN sudah masuk dalam ranah politik. Menurutnya BUMN sebaiknya tidak dibawah naungan satu kementerian dan lebih baik berada dalam institusi setingkat kementerian namun independen dan dipimpin seorang profesional.
“Political will pemerintah ada nggak untuk memperbaiki BUMN ini. Kalau nggak ada ya susah, karena BUMN-BUMN ini dari dulu sampai sekarang buat incaran untuk jadi sapi perah, sudah itu saja. Kalau (BUMN) ini masih mau dibenahi, jangan dikasih jabatan politis, menteri. Harus yang profesional, orangnya juga harus berasal dari yang sudah mengerti seluk beluk di BUMN," papar Nazar Harun.
Sebelumnya Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan menegaskan pemerintah bertekad mengurangi jumlah BUMN tahun ini agar lebih efisien.
“Menguranginya dengan cara dibubarkan 'kan tidak. Nah menguranginya dengan cara salah satunya adalah merger. Bagi yang bagus melakukan merger ya kita merger, intinya adalah konsolidasi," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan. "Kita nilai satu persatu, tidak begitu saja sehingga amanat yang dibebankan kepada saya itu akan terwujud yaitu mengurangi jumlah BUMN yang sekarang 141 pada suatu saat nanti tinggal 80-an,” tambahnya.
Tahun ini target pendapatan negara dari kinerja BUMN sekitar Rp 166 triliun, naik dibanding realisasi tahun lalu sekitar Rp 130 triliun. Tahun lalu pemerintah gagal melakukan merger 20 BUMN.
Menurut Nazar Harun, selama BUMN masih dijadikan sapi perah untuk kepentingan politik, BUMN tidak akan pernah berhasil menjadi lebih baik di masa mendatang. Banyak BUMN yang seharusnya bisa merger sejak beberapa tahun lalu seperti sejumlah perusahaan Semen dan Pupuk.
“Kalau diinginkan merger, ya di merger semuanya jadi satu bendera. Masih jalan sendiri-sendiri sekarang. Kenapa nggak (jadi satu) PT. Semen Indonesia, lebih efisien dan kalau (di)ekspor-pun, orang tahu itu semen Indonesia," papar Naldy Nazar Harun.
Ditambahkan Naldi Nazar Harun, jika selama ini ada kekhawatiran dari pemerintah daerah (pemda) setempat kehilangan pendapatan apabila terjadi merger BUMN, maka pemerintah pusat harus mampu meyakinkan pemda bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses merger BUMN.
“Kontribusi daerah itu pasti ada. Kalau pemerintah daerah punya suatu share kecil disitu ya, dia melakukan kontribusi, iya nggak apa-apa berikanlah kontrubsi daerah kan tapi secara global itu menjadi satu kesatuan, PT. Pupuk Indonesia muncul di luar negeri semua sama brand-nya,” tambah Nazar Harun.
Naldy Nazar Harun berpendapat bukan merupakan rahasia bahwa kinerja BUMN sudah masuk dalam ranah politik. Menurutnya BUMN sebaiknya tidak dibawah naungan satu kementerian dan lebih baik berada dalam institusi setingkat kementerian namun independen dan dipimpin seorang profesional.
“Political will pemerintah ada nggak untuk memperbaiki BUMN ini. Kalau nggak ada ya susah, karena BUMN-BUMN ini dari dulu sampai sekarang buat incaran untuk jadi sapi perah, sudah itu saja. Kalau (BUMN) ini masih mau dibenahi, jangan dikasih jabatan politis, menteri. Harus yang profesional, orangnya juga harus berasal dari yang sudah mengerti seluk beluk di BUMN," papar Nazar Harun.
Sebelumnya Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan menegaskan pemerintah bertekad mengurangi jumlah BUMN tahun ini agar lebih efisien.
“Menguranginya dengan cara dibubarkan 'kan tidak. Nah menguranginya dengan cara salah satunya adalah merger. Bagi yang bagus melakukan merger ya kita merger, intinya adalah konsolidasi," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan. "Kita nilai satu persatu, tidak begitu saja sehingga amanat yang dibebankan kepada saya itu akan terwujud yaitu mengurangi jumlah BUMN yang sekarang 141 pada suatu saat nanti tinggal 80-an,” tambahnya.
Tahun ini target pendapatan negara dari kinerja BUMN sekitar Rp 166 triliun, naik dibanding realisasi tahun lalu sekitar Rp 130 triliun. Tahun lalu pemerintah gagal melakukan merger 20 BUMN.
