Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah kembali memperpanjang kebijakan PPKM per level. Perpanjangan itu berlangsung mulai 5 Oktober hingga18 Oktober 2021 mendatang.
Ia menjelaskan, syarat minimum cakupan vaksinasi untuk kalangan lansia dalam penentuan level PPKM yang diberlakukan sejak 13 September 2021 kemarin mampu meningkatkan kecepatan vaksinasi lansia khususnya di Jawa dan Bali secara signifikan.
“Dalam penerapan PPKM level selama dua minggu ke depan masih terdapat 20 kabupaten/kota bertahan di level 2, yang didominasi oleh Semarang Raya, dan Solo Raya. Solo Raya sekarang masuk level 2,” ungkap Luhut dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (4/10).
Meski begitu, masih ada beberapa wilayah yang mengalami penurunan level 2 menjadi level 3 di tingkat kabupaten/kota karena belum mampu untuk meningkatkan jumlah capaian vaksinasi untuk lansia. Jumlah kabupaten/kota yang masuk dalam level 3 meningkat dari 84 menjadi 107 Wilayah aglomerasi Jabodabek seperti kabupaten Bogor, kabupaten Tangerang, dan kabupaten Bekasi juga masih bertahan di level 3 karena kekurangan stok vaksin COVID-19.
Untuk mengatasi itu, katanya, pihaknya akan membentuk satuan tugas yang akan memastikan sebanyak dua juta vaksin bisa dialokasikan ke wilayah-wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan.
“Khusus Magelang, Bandung Raya, Malang Raya, Surabaya turun namun capaian vaksinasi belum mencapai target sehingga tetap di level 3, dan terdapat tiga kabupaten/kota non aglomerasi yang dapat turun ke level 2 yaitu kota Cirebon, kabupaten Banjar dan Madiun,” katanya.
Sementara itu, ujar Luhut, kota Blitar akan melakukan uji coba penerapan PPKM level 1 atau mendekati aktivitas masyarakat yang normal. Uji coba ini dilakukan harena kota Blitar sudah memenuhi beberapa syarat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni cakupan vaksinasi dosis pertama sudah menyentuh level 70 persen dan cakupan dosis pertama untuk lansia sebesar 60 persen.
Untuk memonitor kebijakan PPKM level 1 ini, pemerintah akan terus mengambil sejumlah langkah, yakni surveillance, testing, tracing dan peningkatan disiplin protokol kesehatan. Pemerintah pun akan mengirim satuan tugas yang berisi para pakar epidemiologi untuk tinggal di Blitar guna memantau uji coba PPKM level 1 ini.
“Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat dengan memonitor seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat di wilayah kota Blitar agar kita dapat merespons bila ada hal yang dianggap menjadi darurat sehingga tidak menjadi berkembang dengan liar,” tuturnya.
Pelonggaran dalam PPKM per Level
Dengan penanganan pandemi COVID-19 yang diklaim semakin membaik, pemerintah kembali melakukan berbagai pelonggaran dalam masa PPKM per level, Kali ini adalah pembukaan pusat kebugaran atau fitness center dengan kapasitas maksimal 25 persen dengan penerapan prokes ketat dan implementasi aplikasi PeduliLindungi, dan pembukaan kedai makanan dan minuman di bioskop dengan kapasitas pengunjung bioskop maksimal 50 persen.
Selain itu, Bandara Ngurah Rai Bali akan dibuka untuk kedatangan internasional pada 14 Oktober 2021 mendatang. Setiap penumpang internasional, katanya, wajib menyertakan bukti booking hotel untuk karantina minimal delapan hari dengan biaya sendiri dan tes PCR negatif.
“Negara-negara yang kita buka nanti terdiri dari Korea Selatan, China, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, kemudian New Zealand (Selandia Baru, red),” tuturnya.
PPKM Luar Jawa dan Bali
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa perkembangan PPKM per level di luar Jawa dan Bali juga semakin membaik. Ia menjelaskan beberapa provinsi yang mengalami penurunan kasus aktif COVID-19 paling banyak adalah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
Jika dilihat dari level provinsi, sudah tidak ada provinsi di luar Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM level 4. Sementara itu, katanya, empat provinsi berstatus level 3, 22 provinsi berstatus level 2 dan satu provinsi berstatus level 1.
“Perpanjangan PPKM level luar Jawa dan Bali diusulkan untuk dua minggu ke depan, yaitu tanggal 5 -18 Oktober dengan cakupan enam kabupaten/kota level 4, PPKM level 3 pada 44 kabupaten/kota, PPKM level 2 di 92 kabupaten/kota, dan PPKM level 1 yang terdapat di 44 kabupaten/kota,” ungkap Airlangga.
Perkuat Surveillance
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan untuk mengawal proses dari pandemi menuju endemi, pemerintah memperhatikan beberapa hal yakni implementasi protokol kesehatan atau 5M, implementasi surveillance atau 3T, implementasi vaksinasi yang cepat dan menyeluruh dan persiapan rumah sakit yang ada. Menurutnya juga, pemerintah terfokus pada strategi yang sifatnya preventif atau pencegahan di sisi hulu yakni protokol kesehatan, surveillance dan vaksinasi.
Dari sisi penerapan protokol kesehatan, pihaknya terus mengawal pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang sudah mulai dilakukan agar para murid tidak kehilangan lebih banyak waktu untuk belajar langsung dari guru-guru mereka. Dalam pelaksanaannya pemerintah melakukan metode aktif surveillance kepada sekolah yang melakukan PTM dengan prinsip 10 persen dari sekolah yang melakukan PTM di satu kabupaten/kota untuk dilakukan random surveillance. Selanjutnya, pelacakan kasus tersebut akan dilakukan kepada sekolah di tingkat kecamatan dimana akan diambil sampel masing-masing dari 30 murid dan 30 guru.
Apabila positivity rate dari sekolah tersebut di atas lima persen, maka sekolah akan ditutup sementara selama dua pekan; jika hasil positivity rate berkisar antara 1 dan 5 persen maka satu kelas yang terdapat kasus terkonfimasi positif akan dikarantina namun kelas lain di sekolah yang sama tetap dapat melanjutkan PT; dan jika positivity rate sekolah tersebut di bawah satu persen, maka hanya orang positif dan kontak erat yang akan dikarantina.
“Diharapkan dengan menjalankan disiplin seperti kita bisa mengidentifikasi atau mensurvei secara dini kalau ada pelajar yang positif dan tidak perlu menunggu sampai itu menjadi besar sehingga harus menutup seluruh kota. Jadi hasilnya yang di Jakarta memang ada yang positif dan kita terus bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek untuk bisa meningkatkan kualitas surveillance ini,” ungkap Budi.
Budi melaporkan, darisisi cakupan vaksinasi dilaporkan sebanyak 94 juta orang Indonesia sudah mendapatkan dosis pertama. Jumlah ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-5 di dunia. Sementara itu, menurutnya, berdasarkan jumlah dosis vaksin, dengan sudah disuntikannya 148 juta dosis , Indonesia berada pada peringkat ke-6 dunia. Pemerintah, katanya, sudah berhasil menyuntikkan dua juta suntikan per hari pada September kemarin.
“Total vaksin yang kita terima ada 222 juta, 193 juta sudah kita kirim ke daerah, sudah disuntikan 148 juta. Jadi total stok yang ada di kita masih ada dikisaran 70 juta, masih cukup banyak. Sekarang kita terus membicarakan bagaimana melakukan percepatan vaksinasi ini,” pungkasnya.
Belum Ada Daerah di Indonesia yang Bisa Menerapkan PPKM Level 1
Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan pemerintah harus menerapkan syarat yang ketat kepada suatu daerah jika ingin menerapkan PPKM level 1. Ia mencontohkan persyaratan tersebut diantaranya apakah sistem testing dan surveillance sudah sesuai dengan standar dari WHO? Kemudian apakah daerah tersebut masyarakatnya sudah menerapkan prokes dengan baik? Kemudian apakah cakupan vaksinasi dosis kedua di suatu daerah tersebut sudah mencapai 80 persen?.
“Kalau saya lebih konservatif. Lebih baik di level 2 atau 3 dibandingkan terlalu cepat di level 1. Sekarang pun level 2 dan 3, dalam realitasnya kehidupan masyarakat sudah level 1,” ungkapnya kepada VOA.
Menurutnya, penerapan uji coba PPKM level 1 di Kota Blitar harus dimonitor secara ketat dan diperiksa kembali apakah wilayah tersebut sudah memenuhi persyaratan dengan baik atau tidak. Lebih lanjut ia menilai bahwa sampai saat ini belum ada satu daerah di Indonesia pun yang bisa menerapkan PPKM level 1.
“Jadi belum ada satu wilayah di Indonesia pun yang bisa level 1 sebenarnya, paling rendah di level 2, (karena) vaksinasi lansianya masih rendah, kecuali DKI. DKI saja tetap bertahan di level 3, karena strategi aglomerasi yang kita terapkan itu kabupaten Bogor masih rendah vaksinasinya. Kan Jabodetabek. Nah kabupaten Bogor masih rendah, selama masih rendah Jakarta tidak bisa turun ke level 2,” jelasnya. [gi/ab]
