Usai rapat tertutup di kantor Menko Bidang Perekonomian di Jakarta baru-baru ini, Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan mengungkapkan proposal pinjaman internasional untuk penanggulangan perubahan iklim.
Proposal tersebut akan diajukan dalam forum perubahan iklim internasional yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat di Norwegia.
Proposal diajukan, menurut Menteri Zulkifli, karena pemerintah tidak sanggup menanggulangi perubahan iklim tanpa bantuan internasional. Meskipun tidak bersedia menyebut angka pinjaman yang akan diajukan nanti, Menteri Zulkifli menyebut tiga kawasan yang disebutkan sebagai contoh kasus dalam proposal pinjaman.
“Di Riau, lahan gambut kita ada 700.000 hektar. Di sana tentu (untuk) merawat itu, diperlukan dana yang cukup besar karena gambut menimbulkan efek gas rumah kaca besar sekali. Yang kedua, lahan sejuta hektar gambut di Kalteng itu, (dan) yang ketiga, kawasan hutan produksi. Setelah penebangan, kita harus lakukan restorasi dengan dana batuan dari internasional,” jelas Zulkifli.
Meskipun bantuan internasional sangat dibutuhkan, namun Zulkifli Hassan menyatakan pemerintah tetap menyediakan anggaran untuk menangani perubahan iklim.
“Ada kemampuan APBN kita itu (untuk) melakukan rehabilitasi sekurang-kurangnya 500.000 hektar menamam, ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, dan lain-lain. Tahun depan (ada) kira-kira 2,5 trilyun (hektar) untuk ditanam,” kata Zulkifli.
Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti menegaskan beban yang harus ditanggung dalam sektor pertanian terkait perubahan iklim tidak terlampau besar. Meskipun demikian, menurutnya, sektor pertanian akan tetap maksimal dalam membuat kebijakan untuk menjaga lingkungan.
“Kita mengambil inisiatif saja (untuk) mengembangkan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan. Ada beberapa, misalnya, yang kita pakai, pupuk kandang, kemudian juga benih-benih yang tahan kering sehingga kita tidak banyak menggunakan air, langkah-langkah itu kita masukkan.”
Terkait dengan berbagai program pemerintah mengenai perubahan iklim, baik menteri kehutanan maupun wakil menteri pertanian menegaskan bantuan internasional memang sangat dibutuhkan, namun pemerintah berjanji tidak akan mengemis atau pun dengan mudah membiarkan intervensi asing.