Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan ungkapan kekecewaan pemerintah telah disampaikan melalui nota protes kepada Kedutaan besar Fiji di Jakarta. Kementerian Luar Negeri menginstruksikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva untuk menyampaikan protes serupa kepada Kementerian Luar Negeri Fiji.
Dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Jumat (10/3), Faizasyah tidak mau menyebut nama Wenda, tapi menggambarkannya sebagai seseorang yang mengklaim sebagai wakil rakyat Papua.
"Intinya yang kita ingin garis bawahi bahwa posisi Indonesia telah kita sampaikan dan sudah ada komunikasi internal di pihak Fiji yang bersifat tertutup, dan tidak bisa kami sampaikan ke media. Namun pada intinya pemerintah telah secara tegas dan jelas menyampaikan kekecewaan kita atas terjadinya pertemuan tersebut," kata Faizasyah.
Pengamat Papua dari Universitas Pelita Harapan Adriana Elisabeth kepada VOA mengatakan secara formal pertemuan antara Rabuka dan Benny bisa disebut sebagai bentuk pengakuan atas Organisasi Papua Merdeka.
Dia menambahkan Wenda dan kelompoknya sudah lama dan terus melakukan pendekatan kepada Fiji.
"Secara politik, (pertemuan) itu menunjukkan dukungan bahwa ada kelompok Benny Wenda melalui ULMWP yang memang selama ini mempunyai agenda politik yang dijalankan terus menerus. Bahwa kemudian dari perspektif pemerintah Indonesia tidak boleh eksis, itu kan lain persoalan," ujar Adriana.
Menurut Adriana, kelompok Wenda muncul pada 2011 namun dalam perjalanannya mengalmi friksi di antara para tokoh utamanya. Meski demikian, sampai hari ini, yang muncul di forum-forum internasional adalah Wenda.
Dia menilai dukungan terhadap gerakan Papua merdeka memang terlihat di negara-negara Pasifik Selatan. Sebab rakyat di kawasan ini sama-sama dari etnis Melanesia sehingga menumbuhkan perasaan solidaritas. Meski demikian gerakan ini juga berusaha mencari pengakuan dan sokongan yang lebih luas, seperti dari Afrika dan Amerika Latin.
Adriana menjelaskan Peta Jalan Papua yang pernah ada baru sebatas usulan dan belum pernah diwujudkan dalam bentuk dialog.. Alasannya, masih terjadi perbedaan pendapat yang sangat ekstrem.
Pemerintah menolak dialog itu jika dalam konteks membahas kemerdekaan Papua. Sedangkan gerakan Papua merdeka menginginkan dialog dengan pemerintah pusat tersebut dengan agenda membahas kemerdekaan Papua.
Dalam konteks konflik yang sangat panjang dan bernuansa kekerasan, Adriana menilai perlunyaupaya dialog atau non-dialog agar kekerasan yang terjadi di Papua dihentikan. Ini termasuk mengatasi apa-apa yang menjadi sumber kekerasan selama ini.
Namun, katanya, yang paling memungkinkan saat in adalah membuka dialog. Dia meyakini tidak akan ada yang menang dalam konflik di Papua.
Adriana menekankan dialog baru bisa dilakukan kalau ada komitmen politik dari pemerintah. Namun, dialog itu harus dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk secara formal. Mereka ini, katanya, yang akan menyiapkan segalanya, termasuk agenda, tempat, dan waktu. Melalui media sosialnya, Benny Wenda mengatakan hubungan Fiji dan Papua Barat diperbarui sejak Rabuka menjadi perdana menteri. Dia juga mengatajan, pernah melangsungkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Fiji Biman Prasad.
Rabuka juga mengunggah fotonya bersama Wenda di akun Twitternya. Dia mengaku mendukung ULMWP karena mereka sama-sama orang Melanesia. Dia berharap ULMWP bisa mendapatkan keanggotaan penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG).
ULMWP sejak sepuluh tahun lalu mengajukan permohonan untuk menjadi anggota MSG. Tapi sampai saat ini status mereka sama dengan Timor Leste, yakni hanya sebagai peninjau.
Sejauh ini belum pernah ada yang terang-terangan mendukung kelompok separatis Papua Merdeka di Indonesia. Sejumlah negara Pasifik kerap membawa isu kekerasan HAM di Papua ke PBB.
Radio Free Asia melaporkan pemerintahan Fiji sebelum Rabuka juga tidak pernah menyampaikan dukungan secara terbuka terhadap kelompok separatis di Papua. [fw/ab]
Forum