Tautan-tautan Akses

PBB: Lebih dari 8.500 Anak Dimanfaatkan Jadi Tentara pada 2020


Seorang mantan tentara anak bersaksi di persidangan untuk menetapkan akta kelahiran anak-anak yang lahir dari pemerkosaan atau mantan tentara anak di Rutshuru, Kivu Utara, DRC, 6 September 2017. (Foto: VOA/Charly Kasereka)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, Senin (21/6), lebih dari 8.500 anak-anak dijadikan tantara dalam dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan hampir 2.700 lainnya tewas pada 2020.

Laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada Dewan Keamanan tentang anak-anak dan konflik bersenjata mencakup pembunuhan, kekerasan yang menyebabkan cacat, dan pelecehan seksual terhadap anak-anak, penculikan atau perekrutan, penutupan akses bantuan, dan menjadikan sekolah dan rumah sakit sebagai target.

Laporan tersebut memastikan bahwa berbagai pelanggaran telah dilakukan terhadap 19.379 anak dalam 21 konflik. Pelanggaran terbanyak pada 2020 dilakukan di Somalia, Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, Suriah, dan Yaman.

Laporan itu memverifikasi bahwa 8.521 anak-anak digunakan sebagai tentara tahun lalu, sementara 2.674 anak lainnya tewas dan 5.748 terluka dalam berbagai konflik.

Laporan tersebut juga termasuk daftar hitam yang dimaksudkan untuk mempermalukan pihak-pihak yang berkonflik dengan harapan mendorong mereka untuk menerapkan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak. Daftar tersebut telah lama menjadi kontroversi dengan para diplomat mengatakan Arab Saudi dan Israel sama-sama memberikan tekanan dalam beberapa tahun terakhir dalam upaya untuk tetap berada di luar daftar.

Israel tidak pernah terdaftar, sementara koalisi militer yang dipimpin Saudi telah dihapus dari daftar pada 2020 beberapa tahun setelah pertama kali disebutkan dan dipermalukan karena membunuh dan melukai anak-anak di Yaman.

Dalam upaya meredam kontroversi seputar laporan tersebut, daftar hitam yang dirilis pada 2017 oleh Guterres dibagi menjadi dua kategori. Satu adalah daftar pihak yang telah menerapkan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dan yang kedua, termasuk pihak-pihak yang belum.

Ada beberapa perubahan signifikan pada daftar yang dirilis pada Senin (21/6). Satu-satunya pihak negara yang disebutkan dalam daftar karena tidak menerapkan tindakan adalah militer Myanmar dan pasukan pemerintah Suriah. Militer Myanmar masuk daftar karena membunuh, melukai dan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Pasukan pemerintah Suriah disebut karena perekrutan anak-anak, pembunuhan, melukai dan kekerasan seksual terhadap anak-anak dan serangan terhadap sekolah dan rumah sakit. [na/ft]

XS
SM
MD
LG