Tautan-tautan Akses

PBB: Gencatan Senjata Berakhir, Kematian di Ukarina Timur Meningkat


Tentara Ukraina menjaga pos pemeriksaan di Kota Shshastya, Ukraina, dekat Luhansk, Ukraina, 16 April 2021. (Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky)

Pemantau PBB menemukan peningkatan signifikan dalam jumlah korban di Ukraina timur sejak separatis yang didukung Rusia mengakhiri gencatan senjata dengan pemerintah di Kiev awal tahun ini. Laporan oleh Misi Pengawasan Hak Asasi Manusia di Ukraina telah diserahkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Laporan Pemantau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencakup perkembangan hak asasi manusia di Ukraina dari Februari hingga akhir Juli. Laporan itu menemukan bahwa 15 warga sipil telah tewas dan 47 terluka sejak pertempuran meningkat di wilayah Luhansk dan Donetsk, Ukraina timur.

Laporan itu mencatat jumlahkekerasan meningkat sebanyak 51 persen dari jumlah kasus selama enam bulan sebelumnya.

Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Nada Al-Nashif mengatakan pemantau PBB telah mendokumentasikan 13 kasus penahanan sewenang-wenang terkait konflik di wilayah yang dikuasai kelompok-kelompok bersenjata. Dia menambahkan 11 orang masih dalam tahanan.

“Kedua wilayah yang memproklamasikan diri sebagai republik mengeluarkan dekrit, pada Maret dan April, dan merekrut paksa 400 orang ke dalam kelompok bersenjata," ujar Al-Nashif.

Warga berkumpul dekat sebuah trailer yang membawa bantuan makanan dan produk-produk kebersihan dari Komite Internasional Palang Merah di Kota Donetsk yang dikuasai oleh pemberontak, di Ukraina, 17 Maret 2021.
Warga berkumpul dekat sebuah trailer yang membawa bantuan makanan dan produk-produk kebersihan dari Komite Internasional Palang Merah di Kota Donetsk yang dikuasai oleh pemberontak, di Ukraina, 17 Maret 2021.

Selain itu, kata Al-Nashif, dekrit lain yang dikeluarkan pada 1 Oktober menetapkan perekrutan 500 orang lagi.

"Langkah itu menghadapkan warga sipil laki-laki pada bahaya mematikan, melucuti hak mereka atas perlindungan yang diberikan kepada warga sipil oleh hukum kemanusiaan internasional, dan menghadapkan mereka pada risiko penuntutan pidana," ujarnya.

Laporan itu mengatakan suasana ketakutan dan sensor diri berlaku di wilayah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok bersenjata. Laporan itu menegaskan bahwa republik-republik yang memproklamirkan diri terus membatasi kebebasan beragama, terutama bagi orang Kristen evangelis.

Al-Nashif mengatakan pemerintah Ukraina juga memiliki catatan hak asasi manusia yang tidak menentu. Misalnya, dia menyebutkan 22 kasus yang terdokumentasi mengenai ancaman dan serangan terhadap jurnalis, pembela hak asasi manusia, orang-orang LGBTI (lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseks) dan minoritas.

“Ujaran kebencian juga ditujukan pada orang Roma, LGBTI, perempuan, penyandang disabilitas, dan orang-orang yang dianggap memiliki pandangan pro-Rusia. Sangat penting bahwa pihak berwenang secara efektif menyelidiki setiap insiden semacam itu dengan sepenuhnya mengakui adanya motif bias," katanya.

Kekerasan Meningkat di Ukraina Timur setelah Gencatan Senjata Berakhir
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:02:55 0:00

Misi pemantau PBB menuduh Rusia melakukan berbagai pelanggaran kebebasan sipil dan perampasan hak pengadilan yang adil di Semenanjung Krimea, yang dicaploknya secara ilegal pada tahun 2014. Laporan tersebut mendokumentasikan kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap warga negara Ukraina di Krimea.

Duta Besar Ukraina untuk PBB di Jenewa, Yevheniia Filipenko, mengatakan jutaan warga Ukraina yang tinggal di wilayah yang diduduki Rusia kehilangan hak-hak dasar dan kebebasan mereka. Dia mengecam upaya Rusia untuk melegitimasi pencaplokannya atas Krimea. [lt/jm/ft]

Recommended

XS
SM
MD
LG