Tautan-tautan Akses

PBB Desak India Agar Tidak Cabut Hak Dasar Lebih dari 4 Juta Warga Assam


Para aktivis etnis minoritas Benggala melakukan aksi di Kolkata untuk memrotes rancangan "Daftar Kewarganegaraan Nasional" di negara bagian Assam yang mengancam 4 juta orang lebih kehilangan kewarganegaraan.
Para aktivis etnis minoritas Benggala melakukan aksi di Kolkata untuk memrotes rancangan "Daftar Kewarganegaraan Nasional" di negara bagian Assam yang mengancam 4 juta orang lebih kehilangan kewarganegaraan.

Badan-badan PBB mendesak pihak berwenang India agar memastikan empat juta lebih orang yang terancam tidak memiliki kewarganegaraan tetap memperoleh hak-hak dasar mereka serta akses layanan sementara klaim kewarganegaraan mereka sedang ditinjau.

Badan pengungsi PBB mengatakan terlalu dini untuk mengetahui dampak dari keputusan India baru-baru ini untuk mencabut lebih dari empat juta orang dari kewarganegaraan mereka. Orang-orang yang terancam tanpa kewarganegaraan itu adalah warga atau keturunan mereka yang tiba di negara bagian Assam setelah Maret 1971, ketika Bangladesh merdeka.

Prospek yang akan terjadi kelak sangat mengkhawatirkan bagi organisasi yang mengkampanyekan diakhirinya situasi tanpa kewarganegaraan global bagi sekitar 10 juta orang menjelang tahun 2024. Juru bicara UNHCR William Spindler mengatakan kepada VOA bahwa status kewarganegaraan orang-orang yang dikecualikan itu belum jelas.

“Banyak yang mungkin akhirnya dinyatakan sebagai warga negara India di akhir proses ini. Sementara yang lainnya bisa berisiko tanpa kewarganegaraan. Proses ini masih berlangsung dan kita menghimbau kepada pihak berwenang India agar memastikan sekalipun mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi warga negara, mereka tidak dideportasi,” kata Spindler.

Juru bicara Komisaris Tinggi HAM Ravina Shamdasani sepakat dengan UNHCR, terlalu dini untuk membahas status tanpa kewarganegaraan. Namun ia mengatakan sangat penting bagi pemerintah India untuk memastikan bahwa proses apa pun yang dijalankan harus dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif.

“Tidak boleh ada pencabutan hak. Mereka harus memastikan bahwa orang-orang punya akses pada layanan mendasar mereka; bahwa mereka mendapat informasi yang memadai mengenai kebijakan, situasi, dan kalau diperlukan, mereka punya jalan memperoleh penyelesaian hukum,” ujar Shamdasani.

Badan-badan PBB mengatakan akan memantau dengan cermat. Mereka mendesak pihak berwenang India memberikan segala peluang dan bantuan yang diperlukan oleh jutaan orang yang dalam ketidakpastian ini untuk mengajukan klaim kewarganegaraan mereka. [my]

Recommended

XS
SM
MD
LG