Medan pertempuran politik Thailand bergeser, Selasa (17/11), dari jalan-jalan ke parlemen negara itu, di mana para anggota parlemen sedang mempertimbangkan proposal untuk mengamendemen konstitusi, salah satu tuntutan inti dari gerakan prodemokrasi yang dipimpin oleh mahasiswa.
Pemungutan suara untuk tujuh rancangan amendemen konstitusi dijadwalkan akan dilangsungkan dalam sidang gabungan DPR dan Senat selama dua hari.
Perubahan konstitusi membutuhkan persetujuan kedua majelis tersebut.
Semua rancangan yang lolos harus melalui pembacaan kedua dan ketiga setidaknya selama sebulan setelah pemungutan suara pekan ini.
Langkah Parlemen Thailand ini memicu protes para demonstran propemerintah. Mereka menggelar unjuk rasa dekat gedung Parlemen.
Warong Dechgitvigrom, ketua Thai Pakdee, sebuah kelompok propemerintah dan pendukung setia kerajaan, mengatakan, ia dan para pengunjuk rasa lainnya menentang perubahan konstitusi. Menurutnya, konstitusi yang berlaku sekarang tidak menciptakan masalah, melainkan menyelesaikan masalah dan bahkan bermanfaat bagi sistem politik negara itu dalam jangka panjang.
Thailand telah melakukan 20 kali perubahan konstitusi sejak menghapuskan monarki absolut pada tahun 1932 dan mendukung monarki konstitusional.
Parlemen pada saat ini diperkirakan tidak akan menyetujui perubahan spesifik untuk dimasukkan dalam piagam baru, meskipun para pengunjuk rasa bersikeras mendukung sebuah rancangan yang akan membatalkan pasal konstitusi 2017 yang memberikan kekuasaan ekstra kepada militer.
Parlemen kemungkinan akan membentuk sebuah komite perancang konstitusi untuk menulis piagam baru. Langkah ini akan memungkinkan pemerintah mengatakan kepada para demonstran antipemerintah bahwa mereka bersedia memenuhi sebagian tuntutan para pengunjuk rasa, sementara mengulur waktu selama berbulan-bulan untuk mempertimbangkannya. [ab/uh]
