Parlemen Polandia akhirnya mengadakan perdebatan yang telah lama ditunggu-tunggu mengenai liberalisasi undang-undang aborsi yang ketat di negara itu.
Negara yang secara tradisional Katolik ini memiliki salah satu undang-undang yang paling ketat di Eropa, namun kenyataannya banyak perempuan yang mengakhiri kehamilan di rumah dengan pil yang dikirim dari luar negeri.
Para anggota parlemen di majelis rendah akan mempertimbangkan empat proposal berbeda pada hari Kamis.
Saat ini aborsi diatur oleh undang-undang tahun 1993, yang sangat dipengaruhi oleh gereja Katolik, dan semakin dibatasi setelah munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020 yang melarang aborsi jika terjadi kelainan pada janin.
Perdana Menteri Donald Tusk, yang berkuasa pada bulan Desember setelah delapan tahun pemerintahan konservatif, telah berjanji untuk melegalkan aborsi hingga minggu ke-12 kehamilan. Dia mengatakan keputusan itu ada di tangan perempuan, bukan keputusan “pendeta, jaksa, atau pejabat partai.”
Banyak pemilih Tusk berharap parlemen akan mengambil tindakan lebih cepat. Namun kelompok konservatif dalam koalisi tiga partai yang berkuasa -- koalisinya Tusk -- berusaha untuk tidak memasukkan isu hangat ini ke dalam agenda sampai pemilu lokal akhir pekan lalu selesai.
Apa pun yang terjadi, ketidakpastian menanti mereka yang ingin melakukan liberalisasi hukum. Survei-survei menunjukkan adanya dukungan publik terhadap undang-undang yang lebih liberal, namun mereka yang memperjuangkan status quo juga telah melakukan mobilisasi. Sebuah kelompok antiaborsi berencana melakukan demonstrasi melalui pusat kota Warsawa saat perdebatan sedang berlangsung.
Politisi-politisi konservatif memegang posisi politik penting yang mempunyai kekuatan untuk menghalangi perubahan itu.
Satu di antaranya adalah Presiden Andrzej Duda, yang memegang hak veto atas undang-undang dan bulan lalu telah memveto undang-undang yang mengizinkan akses bebas terhadap pil pencegah kehamilan untuk anak perempuan dan perempuan berusia 15 tahun ke atas.
Yang lainnya adalah ketua parlemen, Szymon Hollownia, yang pernah mempertimbangkan diri untuk menjadi biarawan. Para pendukung hak aborsi menuduhnya melanggar keinginan pemilih dengan tidak memasukkan isu tersebut ke dalam agenda selama berbulan-bulan.
Para aktivis hak aborsi mengatakan kepada Associated Press ketika mereka memasuki gedung parlemen, ketua parlemen telah melarang mereka hadir di galeri aula pertemuan selama debat.
“Dia adalah seorang fundamentalis Kristen yang menyalahgunakan kekuasaannya sebagai ketua parlemen,” kata Marta Lempart, ketua Women's Strike, sebuah kelompok yang mengorganisir protes massal dalam beberapa tahun terakhir setelah pemerintah sayap kanan sebelumnya mendorong pembatasan hak aborsi. [ab/uh]
Forum