Tautan-tautan Akses

Para Tokoh Bangsa Serukan Rekonsiliasi Nasional

  • Fathiyah Wardah

Beberapa tokoh bangsa yang hadir dalam dialog bertema Refleksi Kebangsaan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta (foto: VOA/Fathiyah Wardah)

Para tokoh bangsa mengajak semua komponen masyarakat untuk menyudahi kegaduhan nasional yang muncul sejak kasus penistaan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Para tokoh bangsa hadir dalam sebuah dialog di gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta. Mereka mengajak semua komponen masyarakat untuk menyudahi kegaduhan nasional yang muncul sejak kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok semasa dia menjabat gubernur Jakarta tahun lalu.

Meski Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memvonis Ahok dengan hukuman dua tahun penjara dan Ahok yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat, kalah dalam pemilihan gubernur Jakarta, namun permusuhan antara kelompok pro-Ahok dan simpatisan anti-Ahok kian meruncing.

Lontaran ujaran kebencian dan penghinaan antara kedua kubu yang bertikai gampang sekali ditemukan di media sosial tiap hari.

Hadir dalam dialog bertema Refleksi Kebangsaan: Merawat Kebhinnekaan untuk Menjaga Keutuhan NKRI itu beragam tokoh, antara lain Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie, serta pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Solahuddin Wahid. Juga datang tokoh-tokoh lintas agama, termasuk Bahctiar Nasir, Romo Muji, dan Uung Sendana.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menjelaskan dialog terbuka tersebut merupakan inisiatif dari Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, dan Solahuddin Wahid. Zulkifli mengakui bahwa perasaan terbelah dan saling menyakiti akhir-akhir ini muncul di tengah masyarakat.

Namun Zulkifli membantah negara sedang menghadapi krisis persatuan dan kesatuan. Dia berharap forum dialog yang digelar MPR itu bisa membantu melenyapkan situasi saling membenci dan memusuhi.

“Kita berharap betul ini bisa kita cegah, bisa kita hentikan, dan persatuan kita kokoh kembali. Karena tahun depan akan ada pilkada, kita berharap isu-isu seperti ini sudah tidak ada lagi. Betul-betul nanti pilkada adu konsep, adu gagasan. Tahun 2019 nanti Pilpres. Tentu kalau suasana seperti ini diterus-teruskan, kita sebagai anak negeri kan tentu khawatir. Ini forum untuk kita curah pendapat agar saling memahami satu dengan yang lain. Paling tidak mendengar antara satu dengan yang lain, sehingga nanti di luar sana kita bisa menenteramkan seluruh masyarakat kita,” ujar Zulkifli Hasan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjelaskan salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah munculnya sekelompok kecil orang Islam yang merasa kelompoknya harus dominan karena merupakan golongan terbesar secara sosial. Padahal, menurut Mahfud, sebagian besar umat Islam tidak berpandangan seperti itu.

Mahfud menekankan mayoritas umat Islam Indonesia sudah final mengakui Pancasila sebagai dasar negara, tidak ada keinginan untuk menjadi paling dominan. Kaum muslim di Indonesia mengakui Indonesia adalah negara kekeluargaan dan gotong royong.

“Bahkan saya sebagai orang Islam merasa justru berislam di Indonesia ini sangat nyaman. Lebih nyaman misalnya kalau dibanding dengan di Saudi Arabia. Sebab majelis taklim seperti kita adakan tidak ada di sana. Di sini (Indonesia) orang mau melakukan apapun ajaran agama itu enak. Bahkan hubungan personal di sini sudah enak. Misalnya, orang di sini secara budaya yang tidak beragama Islam sekalipun sudah biasa menggunakan terma-terma Islam,” ujar Mahfud M.D.

Mahfud mencontohkan orang-orang non-Muslim sudah terbiasa memakai istilah assalamualaikum, alhamdulillah, dan insyaa Allah. Selain masalah ketidakadilan dalam ekonomi, Mahfud menambahkan situasi terbelah seperti sekarang muncul karena penegakan hukum yang sudah banyak menyimpang.

Pengasuh Pondok Pensantren Tebu Ireng, Jombang, Sholahuddin Wahid yang akrab disapa Gus Sholah mengatakan gara-gara pemilihan gubernur Jakarta baru-baru ini, muncul perasaan saling tidak percaya hingga ke level masyarakat terbawah.

“Ini harus dilakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Tentunya paling awal adalah suhu sosial politik ini kita turunkan. Misalnya orang sakit, suhunya dibuat normal. Kita juga baru sadar setelah 72 tahun merdeka ternyata masih ada masalah belum selesai. Ini yang kita cari tahu bersama, sebetulnya apa masalahnya,” ujar Gus Sholah.

Karena itu, Gus Sholah mengharapkan dialog terbuka semacam ini perlu dilanjutkan untuk bisa menemukan sejumlah solusi. Menurutnya Indonesia beruntung karena masalah keterbelahan tersebut muncul dalam kondisi Indonesia yang stabil.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menegaskan semua komponen masyarakat tidak boleh membiarkan keterbelahan ini makin melebar. Dia mengatakan Indonesia adalah negara majemuk dan sudah terlatih paling toleran. [fw/uh]

Opini Anda

Tunjukkan komentar

XS
SM
MD
LG