Para utusan dari berbagai lapisan masyarakat di Libya, Senin (1/2), bertemu di Jenewa dalam pembicaraan yang didukung PBB untuk memilih para pemimpin eksekutif sementara, yang akan memimpin negara yang dilanda perang itu melalui transisi hingga pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung Desember.
Sebanyak 75 peserta Forum Dialog Politik Libya memiliki waktu hingga Jumat untuk memilih perdana menteri dan dewan kepresidenan beranggotakan tiga orang dari daftar 45 kandidat, kata misi PBB di Libya, UNSMIL, dalam sebuah pernyataan.
Libya yang kaya minyak telah dikoyak oleh perang saudara sejak pemberontakan yang didukung NATO yang menyebabkan penggulingan dan pembunuhan diktator Moammar Gaddafi pada 2011.
Negara itu sekarang terpecah antara Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang berbasis di Tripoli dan saingannya, Dewan Perwakilan Rakyat, yang berbasis di timur yang didukung oleh tokoh kuat militer Khalifa Haftar.
Gencatan senjata rapuh yang disepakati di Jenewa Oktober lalu sebagian besar telah dilaksanakan meskipun ada ancaman dari Haftar untuk melanjutkan pertempuran.
Daftar kandidat yang diumumkan Sabtu lalu oleh PBB mencakup 21 nama untuk posisi perdana menteri dan 24 untuk dewan kepresidenan.
"Otoritas eksekutif sementara dan terpadu yang baru ini terutama akan ditugaskan untuk memimpin Libya ke pemilihan nasional yang ditetapkan pada 24 Desember 2021 dan untuk menyatukan kembali lembaga-lembaga negara," kata pernyataan UNSMIL.
Daftar kandidat itu disetujui dalam pembicaraan politik yang diadakan November lalu antara 75 delegasi yang dipilih oleh PBB untuk mewakili berbagai lapisan masyarakat Libya.
Di antara nama-nama untuk jabatan perdana menteri adalah Fathi Bashagha, menteri dalam negeri GNA, dan wakil perdana menteri saat ini dari dewan kepresidenan yang berbasis di Tripoli, Ahmad Meitig.
Nominasi untuk dewan kepresidenan transisi termasuk Menteri Pertahanan GNA Salahuddin al-Namroush dan kepala Dewan Tinggi Negara yang berbasis di Tripoli, Khalid al-Mishri.
Kandidat dewan dari timur termasuk pialang utama kekuasaan Aguila Saleh, ketua parlemen yang berbasis di Tobruk saat ini, dan Mohammed al-Bargathi, Duta Besar Libya untuk Yordania.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada 19 Januari memuji kemajuan nyata yang dibuat dalam beberapa bulan terakhir untuk memulihkan stabilitas di Libya.
Komentarnya muncul dalam sebuah laporan ke Dewan Keamanan di mana ia menuntut agar semua pasukan asing dan pasukan bayaran yang terlibat dalam konflik Libya meninggalkan negara itu pada 23 Januari. Tetapi pasukan asing dan pasukan bayaran telah mengabaikan tenggat itu dan masih bertahan di sana hingga saat ini. [ab/uh]
