Kepala Kantor Pos AS Louis DeJoy, Rabu (2/9), menerima surat perintah penyerahan dokumen (subpoena) dari panel Kongres. Dalam suratnya, Kongres meminta dokumen terkait dengan keputusannya menerapkan perubahan yang menurut Partai Demokrat mengancam pengiriman surat suara dan pemilihan 2020.
Anggota DPR, Carolyn Maloney, seorang pendukung Partai Demokrat yang memimpin Komite Pengawasan dan Reformasi, Senin (31/8), mengatakan DeJoy belum menyerahkan dokumen tambahan apapun setelah sidang dengar pendapat.
Juru bicara Maloney, Rabu (2/9), mengonfirmasi surat perintah itu sudah dikirim dan DeJoy harus menyerahkan dokumen pada 16 September.
Juru bicara Kantor Pos AS (United States Postal Service/USPS) mengkonfirmasi penerimaan surat perintah itu dan mengatakan Kantor Pos "terkejut dan bingung dengan pendirian keras Maloney untuk mengeluarkan surat perintah pada Kantor Pos di tengah dialog yang sedang berlangsung dengan stafnya."
DeJoy, membuat perubahan pada pertengahan Juli yang dikatakan para pengecam secara signifikan menunda pengiriman surat suara. De Joy telah setuju untuk menangguhkan perubahan operasional hingga Hari Pemilihan pada 3 November, tetapi tidak membatalkan semua reformasi layanan pos.
Pada Senin (31/8), Kantor Pos mengakui kinerjanya turun sementara bagian lain dari jaringan pemrosesan melakukan penyesuaian. Kantor itu mengatakan kinerja pengiriman kini telah kembali ke level awal Juli.
Surat perintah sepanjang lima halaman yang dicermati kantor berita Reuters menginginkan sejumlah dokumen berkaitan dengan perubahan yang dilakukan DeJoy, lembar persyaratan awal untuk pinjaman dari Departemen Keuangan sebesar $10 miliar, dan dokumen serta komunikasi antara DeJoy dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin, Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows, atau pejabat Gedung Putih lainnya. [my/ft]
