Pakistan memiliki seorang perempuan yang duduk sebagai salah satu hakim agung di pengadilan tertinggi negara itu untuk pertama kalinya.
Pengambilan sumpah Ayesha Malik pada hari Senin (24/1) untuk posisi penting di Mahkamah Agung itu adalah momen penting bagi negara Islam tersebut di mana perempuan sering kesulitan untuk mendapatkan keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual.
Ketua Hakim Agung Gulzar Ahmad melakukan pengambilan sumpah Malik di Islamabad. Peristiwa itu merupakan perkembangan kontroversial bagi sistem peradilan Pakistan yang didominasi laki-laki. Pengangkatan Malik, yang dikonfirmasi pekan lalu oleh Presiden Pakistan Arif Alvi, membungkam beberapa pengkritiknya yang menentang penunjukannya dengan alasan teknis.
Ucapan selamat mengalir dari para pejabat tinggi, dengan Perdana Menteri Imran Khan mencuitkan pernyataan di Twitter, “Saya berharap yang terbaik untuknya.''
Senator Pakistan Sherry Rehman mengunggah foto pengambilan sumpah Malik di Twitter. Menteri Luar Negeri Shah Mahmood Qureshi juga memposkan pernyataan di Twitter yang menyebutkan bahwa hari pelantikan Malikadalah “hari yang menyenangkan bagi Pakistan''.
Proses untuk mengangkat Malik dari pengadilan tinggi provinsi Punjab, di mana ia bergabung sejak 2012, sangat penuh kontroversi. Sebuah komisi yudisial yang beranggotakan sembilan orang merekomendasikan para hakim untuk dipromosikan ke posisi lebih tinggi. Lima anggota komisi itu mendukung pengangkatan Malik, sementara empat lainnya menentangnya.
Para pendukung Malik berharap pengangkatannya membuka jalan bagi lebih banyak penunjukan perempuan di pengadilan-pengadilan Pakistan.
Banyak asosiasi dewan dan pengacara di seluruh Pakistan menentang pencalonannya. Mereka mengatakan pengangkatan itu tidak sejalan dengan urutan senioritas karena Malik tidak termasuk tiga hakim paling senior di pengadilan provinsi tersebut.
Hakim Ketua Gulzar Ahmed, yang membacakan sumpah, memberitahu wartawan setelah pelantikan bahwa Malik cukup kompeten untuk diangkat ke Mahkamah Agung.
Perempuan di Pakistan sering kesulitan untuk mendapatkan keadilan, terutama dalam kasus yang melibatkan kekerasan seksual. Pihak berwenang dan masyarakat kerap meragukan para korban dalam banyak kasus.
Malik, 55, sebelumnya bekerja di Pengadilan Tinggi Lahore, pengadilan tertinggi kedua dalam sistem peradilan.
Menurut situs web Mahkamah Agung, Malik menerima pendidikan awalnya dari sekolah-sekolah di Paris dan New York, dan kemudian memperoleh gelar sarjana hukumnya dari Universitas Harvard. [vm/jm],[ab/uh]
