Tautan-tautan Akses

Pajak Bukan Hanya Masalah yang Melilit Presiden Trump


Presiden AS Donald Trump, satu-satunya presiden dalam sejarah Amerika yang tidak mau merilis laporan pajaknya.
Presiden AS Donald Trump, satu-satunya presiden dalam sejarah Amerika yang tidak mau merilis laporan pajaknya.

Laporan baru harian New York menunjukkan antara tahun 1985 dan 1994 Presiden Trump melaporkan kepada jawatan pajak Federal pihaknya rugi 1,2 miliar dolar sehingga ia bebas pajak dalam sebagian besar waktu itu. Selagi Partai Demokrat terus menuntut laporan pajak Trump, pertarungan lain semakin memanas.

Pengembang real estate, juru perjanjian, pengusaha sukses. Itulah citra Donald Trump tahun 80-an dan 90-an.

Antara tahun 1985 dan 1994, kata laporan New York Times, bisnis Trump rugi 1,2 miliar dolar, lebih besar dari pembayar pajak lain, sehingga membuatnya tidak membayar pajak Federal selama delapan dari sepuluh tahun itu. Ia satu-satunya presiden dalam sejarah Amerika yang tidak mau merilis laporan pajaknya.

Pajak Bukan Hanya Masalah yang Melilit Presiden Trump
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:02:43 0:00

Demokrat yang beroposisi sudah lama menuntut ia merilis laporan itu, untuk mengetahui apakah ada konflik kepentingan dalam bisnisnya dengan pihak luar, apakah ia berbohong dalam soal pajaknya, atau apakah ia meraup keuntungan dari perbaikan pajaknya tahun 2017. Trump menolak tuntutan Demokrat sehingga akan terjadi pertarungan di pengadilan.

Trump mengatakan, "Mereka (Demokrat) mau tahu kesepakatan bisnis apa pun yang pernah saya buat. Lihat saja pajak saya, keuangan saya yang semua hebat. Yang perlu dilakukan lihat saja rekamannya."

Hari Rabu satu pertarungan lain berkembang, fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan bersiap-siap menyebut Jaksa Agung William Barr menghina lembaga negara karena tidak mau menyerahkan laporan lengkap hasil penyelidikan penyelidik khusus Robert Mueller tentang campurtangan Russia dalam pemilihan di Amerika tahun 2016 dan kemungkinan presiden telah menghalangi-halangi penegakan hukum.

Gedung Putih mencegat laporan Mueller diserahkan dengan menggunakan hak eksekutif yaitu hak presiden menutup informasi tertentu dari publik meskipun diminta-paksa (subpoena) oleh fraksi Demokrat. Ini mungkin menjadi satu pertarungan hukum yang berlarut-larut antara kedua cabang pemerintahan.

Penolakan Trump mematuhi subpoena itu membuat suara-suara semakin gencar untuk memakzulkannya. Hari Selasa ketua Dewan Perwakilan Nancy Pelosi menuduh presiden mendorong pihak Demokrat memakzulkannya supaya ia dapat memperkuat basis pendukungnya. (al)

XS
SM
MD
LG