Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, khawatir El Nino akan berdampak serius terhadap semua sektor kehidupan. El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normal yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. BMKG memperkirakan El Nino akan mulai meningkat pada Agustus dan akan bertahan hingga akhir 2023.
Selain itu, kata Yeka, hasil sejumlah penelitian menunjukkan El Nino dapat berdampak pada kinerja pangan, antara lain menurunkan produksi pangan, meningkatkan harga pangan, dan meningkatkan garis kemiskinan. Karena itu, ia mengajak sejumlah instansi pemerintah mengantisipasi dampak El Nino terhadap pelayanan publik.
"Kalau memang persoalannya seperti ini, maka solusinya seperti apa? Karena itu, kita mengundang instansi-instansi terkait," jelas Yeka di Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Instansi terkait yang diajak Ombudsman antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencara (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Yeka menuturkan penanganan El Nino sebelumnya masih tergagap-gagap. Ia menyarankan pemerintah dapat membuat perencanaan dalam bentuk rencana aksi nasional untuk menghadapinya. Kata dia, pemerintah juga dapat melakukan penguatan dan fokus pada kebijakan adaptasi, serta mitigasi terhadap perubahan iklim, khususnya El Nino.
"Selain itu, menguatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait serta Pemda untuk melakukan langkah antisipasi bersama,” tambah Yeka.
Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Supari, menjelaskan lembaganya telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi El Nino, dari mengumpulkan para ahli dari berbagai universitas dan mengirim surat ke presiden terkait potensi peningkatan El Nino, sampai menggelar diskusi dengan berbagai instansi terkait kesiapan menghadapi musim kemarau.
"Pada bulan Juli 2023, BMKG rencana akan menyelenggarakan rakornas (rapat koordinasi nasional) siap siaga menghadapi El Nino," ujar Supari.
Supari menambahkan lembaganya juga telah memberi rekomendasi ke para pemangku kepentingan terkait seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu rekomendasinya adalah meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air untuk memastikan operasional waduk atau penyimpanan air. BMKG juga merekomendasi pihak terkait untuk melakukan persiapan atas potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah dengan curah hujan rendah.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi mencatat ada 154 kejadian kebakaran hutan dan lahan hingga 19 Juni 2023. Menurutnya, pemerintah telah melakukan kesiapsiagaan karhutla di provinsi yang berpotensi terkena karhutla. Provinsi tersebut antara lain Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagian Kalimantan dan sebagian Sulawesi.
"Bahwa kejadian bencana (karhutla) itu dari 1 Mei hingga akhir Mei itu meningkat. Tapi awal Juni menurun, tapi Juni belum selesai dan kita tidak berharap meningkat," kata Prasinta.
Prasinta menjelaskan lembaganya juga telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi karhutla, antara lain mengembalikan fungsi gambut dan mengubah perilaku masyarakat. Salah satu yang mereka lakukan adalah membuat desa agar tangguh dalam menghadapi bencana. [sm/ka]
Forum