Negara bagian terpadat di Australia akan mewajibkan penambang batu bara untuk mencadangkan hingga 10 persen dari produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Aturan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk membatasi kenaikan harga energi, kata pejabat pemerintah, Kamis (19/1).
Pemerintah Australia yang dipimpin oleh tokoh Partai Buruh Anthony Albanese pada bulan Desember mengeluarkan undang-undang untuk membatasi harga gas alam selama satu tahun. Langkah tersebut mendapatkan persetujuan dari negara bagian penghasil batu bara New South Wales (NSW) dan Queensland untuk membatasi harga batu bara yang dijual ke pembangkit listrik.
Bendahara NSW Matt Kean, Kamis (19/1), mengatakan negara bagian akan meminta para penambang batu bara yang saat ini tidak menjual ke pasar domestik untuk mencadangkan antara 7 hingga 10 persen dari produksi mereka untuk penggunaan domestik.
Dia berpendapat pengaturan baru akan memastikan pembagian beban yang lebih adil di antara perusahaan batu bara dan pemerintah federal untuk menurunkan harga energi.
Centennial Coal milik perusahaan Thailand Banpu dan Peabody Corp adalah pemasok utama batu bara untuk pembangkit listrik di negara bagian tersebut.
Penambang batu bara utama lainnya di negara bagian itu mencakup BHP Group, Glencore Plc, Whitehaven Coal, Yancoal, dan New Hope Corp, yang semuanya berkonsentrasi pada kebutuhan ekspor.
Dewan Pertambangan NSW, yang mewakili para penambang, mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan berdampak kecil pada harga listrik. Namun di sisi lainnya langkah tersebut dinilai malah dapat mengganggu mitra dagang, meningkatkan biaya dengan mengganggu rantai pasokan yang ada, dan menghalangi investasi sumber daya di negara bagian tersebut di masa depan.
"Memperluas kebijakan ke produsen batu bara yang saat ini tidak terlibat dalam pasokan batu bara domestik adalah perubahan pendekatan yang radikal yang menyoroti betapa tergesa-gesanya proses kebijakan ini," kata CEO NSW Minerals Council Stephen Galilee dalam sebuah pernyataan.
Dia menambahkan bahwa produsen batu bara akan melanjutkan pembicaraan dengan pejabat negara "untuk meminimalkan kerugian ekonomi dari kebijakan yang cacat ini". [ah/rs]
Forum