Dewan Keamanan PBB mulai melakukan perundingan yang sulit hari pada Selasa (6/7), dan hasilnya akan menentukan apakah PBB melanjutkan bantuan kemanusiaan dari Turki ke Suriah Utara selama satu tahun ke depan atau tidak.
“Banyak yang kita pertaruhkan disini,” kata Duta Besar Norwegia Untuk PBB, Mona Juul kepada wartawan ketika akan memasuki ruang perundingan. “Ini benar-benar isu hidup atau mati untuk begitu banyak orang, kita bicara soal nasib jutaan orang di Suriah.”
Jika Dewan Keamanan gagal mencapai kesepakatan dan menghindari veto dari Rusia dan China, maka operasi bantuan lintas perbatasan yang membantu 3,4 juta orang yang tinggal di luar kendali pemerintah di Suriah barat laut akan berakhir pada 10 Juli.
Hal ini berarti, pengiriman makanan, air bersih, obat-obatan, dan vaksin COVID 19 akan menjadi jauh lebih sulit, malahan hampir tidak mungkin, akibat hambatan yang berasal dari rezim di Damaskus.
“Di tengah-tengah pandemi, bagaimana kita bisa merestui penutupan sebuah rute pengiriman yang handal untuk vaksin?” demikian kata Duta Besar Amerika Untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada wartawan. “Bagaimana kita merestui pemutusan makanan, air bersih, dan obat-obatan untuk anak-anak yang tidak bersalah, atau siapa sajalah? Jawabannya sederhana: Kita tidak bisa. Kita harus memperbaharui mandate ini.”
Utusan China Untuk PBB, Zhang Jun, menjelaskan bahwa Beijing menilai perundingan ini lebih dari sekedar meneruskan operasi bantuan lintas perbatasan. “Saya setulusnya berharap bahwa dengan lebih banyak usaha diplomatik kita bisa menemukan solusi, tetapi untuk China, sudah pasti kami ingin melihat solusi-solusi terkait sanksi unilateral, terkait garis perbatasan, terkait transparansi lintas perbatasan,” demikian kata dubes Zhang kepada reporter selesai pertemuan.
“Kita tidak sekedar memecahkan masalah perluasan lintas perbatasan, kita berbicara tentang situasi kemanusiaan secara umum di Suriah, dan kita perlu mengatasi semua isu-isu yang mendasar,” tambahnya.
Rusia, China, dan rezim yang berkuasa di Suriah berpendapat semua bantuan kemanusiaan ke wilayah utara negara itu harus melintasi garis depan pertempuran, yang berada di bawah kendali pemerintahan Assad. Tetapi PBB dan badan-badan bantuan di lapangan mengatakan, operasi lintas garis pertempuran seperti itu tidak bisa memenuhi permintaan yang sangat besar. [jm/em]
