Nasib sekitar 800 ribu imigran muda tanpa dokumen yang dibawa ke Amerika ketika masih anak-anak berada di tangan sembilan hakim agung Mahkamah Agung AS.
MA dalam beberapa minggu mendatang diperkirakan akan memutuskan apakah pemerintahan Trump berhak mengakhiri program yang memungkinkan para imigran ini bekerja di AS dan bebas dari ancaman deportasi.
Pada puncak masa kampanye presiden 2020, Mahkamah Agung mendengar gugatan hukum yang diajukan setelah keputusan Presiden Donald Trump, September 2017 untuk menghentikan program Deferred Action for Childhood Arrival (DACA) ini.
Kelompok imigran ini mengajukan beberapa gugatan hukum terhadap keputusan pemerintah dan berpendapat mengakhiri DACA adalah melanggar hukum. Hal tersebut menyebabkan pengadilan distrik AS di Distrik Columbia, California dan New York mengeluarkan tiga keputusan nasional, yang memungkinkan penerima DACA memperbarui permohonan mereka yang ditangguhkan.
Shelly Peskin, seorang penasehat hukum di Lembaga Advokasi, CASA de Maryland dan anggota kelompok Avodah Jewish Service Corps, mengatakan meskipun keputusan Mahkamah Agung belum keluar, mereka meminta agar kliennya memperbarui manfaat DACA .
"Saya menerima klien yang programnya berakhir sampai awal 2021. Kami berbicara melalui telepon karena untuk sementara waktu CASA berkantor dari jauh," katanya.
Agar memenuhi syarat untuk program ini, seorang pemohon harus bersih dari catatan kriminal, dibawa ke AS sebelum berusia 16 tahun, menjalani pemeriksaan latar belakang, dan tinggal di AS setidaknya lima tahun. DACA tidak mengarah ke kewarganegaraan AS.
Keputusan tiga pengadilan distrik itu mewajibkan Kantor Imigrasi dan Kewarganegaraan AS (USCIS) yang bertanggung jawab mengelola sistem hukum imigrasi untuk terus menerima dan meninjau permohonan pembaruan DACA.
“Ketentuan umum ketika USCIS buka dan bekerja secara normal adalah antara empat dan delapan bulan. ... Tapi sebelum [pandemi] ini terjadi, kami menyaksikan perubahan waktu sangat cepat dari USCIS ... Saya mengirim permohonan [DACA] satu hari dan dikembalikan dan disetujui sekitar sebulan berikutnya, ” kata Peskin.
Karena pandemi COVID-19, kantor USCIS akan tetap ditutup hingga 4 Juni, tetapi stafnya terus bekerja tanpa melibatkan kontak langsung dengan publik.
Meskipun nasib DACA masih belum pasti, penerima DACA yang memenuhi syarat dianjurkan untuk mengajukan permohonan pembaruan.
Jika para hakim MA setuju dengan pemerintah, pemerintahan Trump bisa mengakhiri program itu.
Ada juga gugatan di Texas yang mengklaim bahwa DACA ilegal, dan kemungkinan akan diajukan ke sistem pengadilan AS Texas dan enam negara bagian lainnya yang dikuasai Partai Republik menggugat pemerintah AS dengan harapan bisa mengakhiri program yang diprakarsai oleh mantan Presiden Barack Obama.
Texas, bersama Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina Selatan dan West Virginia dalam gugatan berpendapat pemerintahan Obama melampaui wewenangnya dengan menciptakan program tanpa tindakan kongres.[my/pp]
