Tautan-tautan Akses

Militer Thailand Upayakan Rekonsiliasi Politik Menjelang Pemilu Nasional


Potret dari Raja Thailand Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun dan mendiang Raja Bhumibol Adulyadej di sebuah pertokoan di pusat Bangkok, Thailand, 17 Januari 2017. (Foto: dok).

Pemerintahan Thailand yang dikuasai militer memulai upaya untuk rekonsiliasi politik menjelang pemilihan umum yang kemungkinan besar akan dilakukan pada tahun 2018.

Upaya terbaru untuk memajukan "peta jalan menuju demokrasi" melalui pembicaraan lintas partai ini dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Prawit Wongsuan.

Prawit mengatakan tujuannya adalah untuk membangun kesamaan antara pihak-pihak yang terpecah dan menampung ide tentang berbagai isu, termasuk politik, pembangunan sosial, lingkungan, urusan luar negeri dan media massa.

Seorang penasihat politik untuk Prawit, Panitan Wattanaygorn, mengatakan militer sedang mengupayakan transisi kekuasaan yang mulus untuk kembali ke pemerintahan sipil.

Inisiatif baru ini merupakan bagian dari reformasi nasional yang dipandang militer sebagai kunci, dengan pemerintah menyiapkan empat komite untuk membantu langkah-langkah menuju "peta jalan politik" tersebut.

Panitan mengatakan pemerintah hanya ingin mendengarkan keprihatinan politisi, dan mendaftarkan ide-ide mereka dalam proses itu.

Sebuah konstitusi yang didukung militer, yang disetujui dalam referendum Agustus, menambahkan wewenang militer dalam pemerintahan terpilih mendatang, terutama melalui 250 anggota senat yang ditunjuk. [as/ab]

XS
SM
MD
LG