Tautan-tautan Akses

Militer Myanmar Batalkan Dakwaan Terhadap 6 Jurnalis


Seorang wartawan lokal mengenakan kain pada lengannya yang menandakan dukungannya terhadap kebebasan pers saat bergabung dengan wartawan lainnya untuk menghadiri sidang editor surat kabar dan kolumnis di sebuah pengadilan kota, 8 Juni 2017, di Yangon, Myanmar. (Foto: dok).

Militer Myanmar, Jumat (1/9) membatalkan dakwaan pidana yang diajukannya terhadap enam wartawan dalam kasus yang mengundang kecaman internasional karena menghambat kebebasan berpendapat.

Keputusan untuk membatalkan kasus yang mencakup juga kontak dengan organisasi-organisasi terlarang dan pencemaran nama baik di Internet berdasarkan undang-undang telekomunikasi itu diumumkan di laman Facebook kantor panglima tertinggi militer. Para wartawan itu bekerja untuk surat kabar The Daily Eleven, The Voice Daily, serta The Irrawaddy dan Democratic Voice of Burma, dua media berita Internet utama di Myanmar.

Dewan Pers Myanmar mengukuhkan telah menerima surat resmi dari militer dan menyatakan terima kasihnya.

Meskipun pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi yang menggantikan rezim dukungan militer tahun lalu telah mencabut sebagian besar peraturan mengenai sensor, pihak berwenang masih bersikap bermusuhan terhadap media.

Dakwaan terhadap Aye Naing dan Pyae Bone Naing dari Democratic Voice of Burma dan Lawi Weng dari The Irrawaddy diajukan di bawah Undang-Undang Perserikatan Ilegal, yang menetapkan hukuman maksimal tiga tahun penjara bagi mereka yang didapati bersekongkol dengan kelompok-kelompok yang dinyatakan illegal.

Ketiga wartawan itu mengamati penghancuran obat-obat illegal oleh sebuah kelompok pemberontak etnis. Undang-undang itu diberlakukan terhadap simpatisan dan anggota kelompok pemberontak dan juga terhadap sejumlah pekerja bantuan, tetapi tidak terhadap wartawan.

Militer juga menyatakan pembatalan dakwaan berdasarkan pasal yang didefinisikan luas dalam Undang-undang Telekomunikasi terhadap Wai Phyo, pemimpin redaksi surat kabar independen Daily Eleven, Kyaw Min Swe, pemimpin redaksi The Voice Daily dan kolumnis di Voice, Ko Ko Maung.

Pasal tersebut menetapkan hukuman maksimal tiga tahun penjara bagi penyebaran materi yang dianggap mencemarkan nama baik melalui jaringan telekomunikasi apapun, termasuk Internet. Undang-undang ini sebelumnya digunakan di bawah pemerintahan militer dan sipil untuk menghukum para kritikus, wartawan dan aktivis politik yang berbicara terang-terangan menentang pihak berwenang. [uh/lt]

XS
SM
MD
LG