Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat, yang diusulkan oleh dua anggota fraksi Partai Nasional Demokrat asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan dan Papua, sudah dibahas sejak periode 2014-2019. RUU itu juga sudah disetujui oleh rapat pleno Badan Legislasi DPR pada 4 September 2020. Namun RUU ini tidak pernah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Padahal rancangan beleid itu sangat penting untuk menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat beragam suku di Indnesia.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta hari Selasa (23/11) Ketua Panitia Kerja RUU Masyarakat Hukum Adat Willy Aditya mengatakan salah satu hal yang membuat RUU ini tidak pernah disahkan dalam rapat paripurna DPR adalah karena tidak adanya kemauan politik, baik dari presiden maupun DPR. Padahal tujuh fraksi sudah sepakat melanjutkan RUU ini sebagai hak inisiatif DPR hasil pleno Badan Legislatif, sementara dua fraksi menolak.
Mereka yang menolak tampaknya dihantui bayang-bayang bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat akan menjadi hambatan bagi pembangunan dan investasi. Atau dikhawatirkan akan bertabrakan dengan pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja. Pada praktiknya, kata Willy, korporasi-korporasi besar sebenarnya yang mencemaskan keberadaan undang-undang tersebut. Ini tampak dari pencaplokan tanah adat oleh perusahaan tertentu.
Pakar Hukum Agraria dan Hukum Adat Dr Aartje Tehupeiory membenarkan perlunya mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk menjaga kelestarian budaya, adat istiadat, dan tanah adat. Memang selama ini sudah ada regulasi yang mendorong pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, tetapi menurutnya regulasi itu berbenturan dengan investasi, terutama setelah adanya Undang-undang Cipta Kerja.
"Kita perlu memang investasi tetapi juga harus ada keseimbangan-keseimbangan yang tidak merugikan masyarakat adat itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan antropologi, juga hukum," ujar Aartje.
Pendekatan antropologi dan hukum ini, lanjutnya, dibutuhkan untuk memahami bagaimana memperlakukan masyarakat adat dan menyelesaikan konflik. Ia mencontohkan masyarakat adat di Papua yang menjadi korban mafia tanah yang mencaplok tanah-tanah leluhur mereka.
Dalam kesempatan yang sama Deputi Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Erasmus Cahyadi mengatakan RUU Masyarakat Hukum Adat dibutuhkan untuk melindungi keberagaman masyarakat Indonesia karena pernah punya pengalaman kelam tentang politik penyeragaman. Dia mencontohkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa.
“Itu adalah suatu politik penyeragaman yang kemudian menghilangkan atau melemahkan keberagaman masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita lama sekali baru menyadari kekeliruan itu dan punya komitmen untuk mengubahnya dengan menciptakan suatu undang-undang baru yang namanya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014," tutur Erasmus.
Erasmus menegaskan UU Masyarakat Hukum Adat sangat dibutuhkan untuk menjaga keberagaman di Indonesia. Sekaligus untuk mengakui, mengatur, dan melindungi masyarakat adat sebagaimana mestinya. UU Masyarakat Hukum Adat juga menjadi dasar pengakuan masyarakat adat di muka hukum. [fw/em]
