China "sangat mungkin" menempatkan pasukannya di Kepulauan Solomon setelah menandatangani kesepakatan keamanan yang kontroversial dengan negara Pasifik itu, kata menteri dalam negeri Australia, Rabu (27/4).
Kesepakatan itu diumumkan oleh Beijing Selasa, berpekan-pekan setelah versi rancangannya bocor di media sosial, dan dikhawatirkan membuka kemungkinan hadirnya militer China di Pasifik Selatan.
Ditanya seberapa realistiskah bahwa China akan meminta untuk menempatkan pasukannya di Kepulauan Solomon dalam tahun depan, Menteri Dalam Negeri Karen Andrews mengatakan kepada radio 4BC bahwa itu "sangat mungkin".
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare telah berulang kali mengatakan tidak akan ada pangkalan militer China yang dibangun di negaranya berdasarkan kesepakatan keamanan itu tetapi belum mengumumkan versi final dari pakta tersebut.
Rancangan kesepakatan yang bocor berisi ketentuan yang memungkinkan pengerahan pasukan keamanan dan angkatan laut China ke Kepulauan Solomon, termasuk adanya pernyataan yang menyebutkan bahwa "pasukan China" akan diberdayakan untuk melindungi keselamatan personel dan proyek-proyek besar China.
Andrews mempertanyakan keputusan Beijing yang mengumumkan kesepakatan itu menjelang pemilihan federal Australia pada 21 Mei, yang didominasi oleh perdebatan tentang kebijakan luar negeri dan diplomasi Pasifik.
"Beijing jelas sangat sadar bahwa kita sedang dalam kampanye pemilihan federal saat ini," katanya. "Kami berbicara tentang campur tangan politik dan itu memiliki banyak bentuk."
Pengumuman Beijing tentang kesepakatan keamanan juga muncul hanya beberapa hari sebelum kunjungan pejabat AS ke Kepulauan Solomon.
Salah satu pejabat tinggi intelijen Australia, Selasa malam, menyuarakan keprihatinan tentang potensi kehadiran polisi China di negara Pasifik itu, yang diguncang oleh protes kekerasan November lalu yang sebagian didorong oleh meningkatnya sentimen anti-China.
Berbicara pada Dialog Raisina di India, Direktur Jenderal Kantor Intelijen Nasional Australia Andrew Shearer menggambarkan Kepulauan Solomon sebagai "negara yang rapuh dan bergejolak".
Ia mengatakan taktik kepolisian China "dipraktikkan secara keras di Hong Kong, dan itu dapat memicu ketidakstabilan dan kekerasan lebih lanjut". [ab/uh]
