Pakistan hari Rabu (16/10) lalu melarang Koordinator Komite Perlindungan Wartawan (CPJ), Steven Butler untuk memasuki negara itu dan memaksanya kembali ke Amerika, dengan mengklaim bahwa Kementerian Dalam Negeri Pakistan telah memasukkannya dalam daftar hitam.
Selang dua hari kemudian, CPJ mengecam pengusiran Butler yang ‘’membingungkan’’ itu sebagai ‘’tamparan di wajah mereka yang peduli dengan kebebasan pers’’ di Pakistan.
CPJ dalam pernyataan hari Jumat (18/10) mengatakan otorita imigrasi di bandara internasional Allam Iqbal di Lahore menolak kehadiran Butler meskipun ia memiliki visa wartawan yang sah, dengan mengatakan Butler ada dalam “daftar hitam Kementerian Dalam Negeri.”
Direktur Eksekutif CPJ Joel Simon menuntut penjelasan lengkap otorita berwenang Pakistan. “Jika pemerintah ingin menunjukkan komitmennya pada pers yang bebas, maka harus melakukan penyelidikan yang cepat dan transparan terhadap kasus ini,” tegasnya.
Pemerintah Pakistan belum memberikan tanggapan terhadap pernyataan CPJ itu.
Penjabat Sementara Asisten Menteri Luar Negeri Untuk Asia Tengah dan Asia Selatan Alice Wells menyerukan kepada Pakistan untuk mempertimbangkan kembali keputusan itu.
“Menolak masuk seorang koordinator program kebebasan pers yang memiliki visa sah telah meningkatkan keprihatinan tentang pembatasan terhadap wartawan di Pakistan,” cuitnya hari Jumat.
“Suatu media yang independen dan bebas sangat diperlukan untuk demokrasi apapun, dan kami menyerukan kepada Pakistan untuk mempertimbangkan kembali keputusan itu,” tambahnya.
Komisi Hak Asasi Manusia di Pakistan menyatakan kecewa dengan keputusan pemerintah memulangkan Butler dan menuntut evaluasi kembali keputusan itu.
“Di satu sisi pemerintah mengklaim sedang membangun citra yang lebih lunak tentang Pakistan. Disisi lain, pemerintah menolak seorang wartawan bereputasi internasional dengan visa sah untuk masuk,” ujar komisi itu.
Amnesti Internasional mengatakan deportasi Butler itu “merupakan isyarat yang mengkhawatirkan bahwa kebebasan berekspresi di Pakistan masih dalam tekanan.” Amnesti Internasional menuntut agar keputusan itu segera diubah. (em/pp)
