Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) menandai ulang tahun ke-20 pendiriannya pada hari Jumat (1/7).
ICC telah lama dikritik karena hanya menangani kejahatan di Afrika dan gagal meminta pertanggungjawaban para pemimpin senior di Kenya dan Pantai Gading,
Pengadilan internasional ini telah melakukan penyelidikan di 17 negara, dari Afghanistan hingga Ukraina, meskipun sebagian besar kasus berada di Afrika.
David Crane, kepala jaksa pendiri Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone yang menghukum mantan Presiden Liberia Charles Taylor dan sejumlah lainnya sebagai penjahat perang, mengatakan ICC yang berbasis di Den Haag adalah lembaga hukum yang penting meskipun ada beberapa kritik terhadap pekerjaannya.
''ICC sekarang menjadi acuan mengenai bagaimana kita menangani kejahatan kekejaman di tingkat internasional,'' kata Crane kepada The Associated Press. “Dengan agresi Rusia terhadap Ukraina, ICC harus memimpin dalam meminta pertanggungjawaban Presiden Vladimir Putin. Inilah momen ICC. Mereka harus melakukannya dengan benar.''
Pengadilan itu baru mengeluarkan tiga vonis bersalah kejahatan perang dan lima vonis pelanggaran hukum dalam 20 tahun sejak perjanjian pendiriannya, Statuta Roma, mulai berlaku pada 1 Juli 2002. Tanpa kekuatan polisinya sendiri dan mengandalkan otoritas nasional untuk melakukan penangkapan, membawa tersangka ke Den Haag telah menjadi masalah bagi ICC sejak awal dan kemungkinan akan tetap menjadi batu sandungan kritis untuk menegakkan keadilan.
Dana operasional ICC sendiri tidak murah. Anggaran pengadilan itu untuk tahun 2022 hampir $161 juta, dan telah menghabiskan lebih dari $2,3 miliar selama dua dekade berdirinya.
Sebanyak 123 negara menjadi anggota pengadilan itu dan menerima yurisdiksinya. Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok bukan anggotanya. Ini berarti bahwa jika penyelidikan Jaksa Karim Khan dari ICC di Ukraina mengarah pada tuduhan terhadap para tersangka Rusia, Moskow kemungkinan tidak akan bersedia menyerahkan para tersangkan itu untuk diadili di Den Haag. [ab/lt]
Forum