Tautan-tautan Akses

Mahkamah Agung AS Hapuskan Kewajiban Tawarkan Opsi Aborsi


Para pendukung hak-hak untuk melakukan aborsi memegang payung dengan tulisan “#AkhiriKebohongan” dalam sebuah pawai akbar di luar Mahkamah Agung di Washington, D.C. tanggal 20 Maret 2018 saat pengadilan mendengarkan argumen terkait hak-hak untuk kebebasan berbicara menyangkut upaya pemerintah negara bagian California untuk mengatur pusat-pusat krisis kehamilan yang menentang aborsi (foto: AP Photo/Andrew Harnik)
Para pendukung hak-hak untuk melakukan aborsi memegang payung dengan tulisan “#AkhiriKebohongan” dalam sebuah pawai akbar di luar Mahkamah Agung di Washington, D.C. tanggal 20 Maret 2018 saat pengadilan mendengarkan argumen terkait hak-hak untuk kebebasan berbicara menyangkut upaya pemerintah negara bagian California untuk mengatur pusat-pusat krisis kehamilan yang menentang aborsi (foto: AP Photo/Andrew Harnik)

Mahkamah Agung AS baru-baru ini menghapuskan undang-undang di California yang mewajibkan klinik krisis anti aborsi untuk memberi tahu pasien tentang keberadaan aborsi yang didukung negara bagian, dengan menyatakan kewajiban itu melanggar hak kebebasan berbicara bagi pusat-pusat yang berpegang pada iman Kristen.

Di bawah undang-undang tahun 1973, aborsi di kebanyakan kasus di Amerika Serikat dianggap legal. Namun keputusan 5 melawan 4 memberikan kemenangan signifikan pada pegiat anti aborsi, yang menyetujui pilihan klinik – acap kali disebut pusat krisis kehamilan – untuk memberikan nasihat kepada wanita dengan kehamilan yang tidak direncanakan untuk tidak melakukan aborsi.

Mayoritas pendapat menyatakan undang-undang di California tersebut “menimbulkan beban persyaratan untuk pemberitahuan yang tidak sepantasnya” pada klinik-klinik untuk memberikan informasi dimana klinik-klinik tersebut tidak memiliki keyakinan terhadapnya. California menyatakan undang-undang itu dibutuhkan untuk memungkinkan kalangan wanita miskin mengetahui semua opsi yang tersedia bagi mereka terkait dengan kehamilannya.

Hakim Clarence Thomas dalam pendapat mayoritasnya menyatakan pusat-pusat krisis tersebut “mungkin akan berhasil” dalam upayanya untuk mempertanyakan undang-undang tersebut secara konstitusional.

Hakim Stephen Breyer yang menulis untuk empat hakim yang menentang penghapusan undang-undang tersebut menyatakan di antara berbagai alasan undang-undang itu harus didukung adalah Mahkamah Agung sebelumnya telah membuat keputusan yang mendukung undang-undang negara bagian yang mewajibkan dokter untuk menyampaikan kepada wanita yang mempertimbangkan untuk melakukan aborsi tentang adanya layanan adopsi.

“Bagaimanapun juga,” tulis Breyer, “undang-undang harus bersifat imparsial.”

Pusat-pusat krisis menyatakan mereka memberikan layanan kesehatan yang sah bagi kaum wanita, namun misi mereka adalah untuk menjauhi wanita dengan kehamilan yang tidak direncanakan dari tindakan aborsi. Para pegiat hak-hak aborsi menyatakan ada sekitar 2.700 klinik seperti itu di AS, termasuk 200 di antaranya yang ada di California, yang jumlahnya jauh melebihi klinik-klinik yang membantu pelaksanaan aborsi.

Sepanjang tahun 2014, tahun paling akhir dimana rilis statistik tersedia, pemerintah mengatakan sebanyak 652.639 aborsi telah dilakukan di Amerika Serikat.

Jaksa Agung AS, Jeff Session mengatakan pemerintahan Presiden Donald Trump bahagia bahwa keputusan untuk menjunjung kebebasan berbicara bagi klinik-klinik tersebut dijunjung tinggi.

“Mereka yang menjunjung anti aborsi tidak boleh dipaksa oleh pemerintah untuk mempromosikan pesan yang tidak mereka imani, dan pusat kehamilan yang mendukung kehidupan di California tidak boleh dipaksa untuk mempromosikan aborsi dan merongrong alasan kehadiran mereka,” ujar Sessions. Ia menyatakan Departemen Kehakiman “akan terus mempertahankan dengan penuh semangat kebebasan bagi semua warga Amerika untuk mengutarakan pendapatnya sesuai dengan apa yang mereka percayai dengan teguh dan hati nurani mereka.” [ww]

XS
SM
MD
LG