Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis (23/5) mengatakan bala bantuan polisi akan tetap berada di Kaledonia Baru “selama diperlukan” sebagai respons terhadap kerusuhan mematikan di wilayah protektorat di Pasifik itu.
Macron mendesak para pemimpin pro-kemerdekaan dan pro-Prancis untuk mendahulukan ketenangan dan membantu memulihkan ketertiban ketika ia bertemu dengan para pejabat lokal di ibu kota Noumea.
“Niat saya dan para menteri serta pemerintah di sini adalah untuk dekat dengan masyarakat agar perdamaian, ketenangan dan keamanan bisa segera pulih,” kata Macron kepada para wartawan.
Dia melakukan tur dengan helikopter ke daerah-daerah yang hancur akibat kerusuhan mematikan yang terjadi pekan lalu sebagai tanggapan atas rancangan undang-undang yang diajukan di Parlemen Prancis. Rancangan undang-undang (RUU) itu mengizinkan penduduk kelahiran Prancis yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun untuk memilih dalam pemilihan lokal.
Para pemimpin gerakan pro-kemerdekaan di pulau itu mengatakan ketentuan tersebut akan melemahkan hak suara masyarakat adat Kanak yang telah menderita diskriminasi selama beberapa dekade.
Sedikitnya enam orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam kekerasan tersebut.
Sejumlah rumah dan tempat usaha telah dijarah dan dibakar di Noumea, sehingga mendorong pihak berwenang untuk memberlakukan jam malam hingga fajar dan larangan pertemuan publik. Kekerasan tersebut juga telah menyebabkan penutupan sekolah-sekolah dan tempat-tempat usaha, serta bandara di pulau tersebut, yang menyebabkan ribuan wisatawan tidak dapat meninggalkan pulau itu.
Kelompok pengunjuk rasa Kanak telah memasang penghalang jalan masuk dan keluar Noumea yang mencegah pengiriman makanan dan obat-obatan kepada warga dan wisatawan yang terjebak di rumah dan resor mereka.
Australia dan Selandia Baru mengirimkan pesawat ke Noumea untuk mengevakuasi warga masing-masing yang terjebak di negara pulau itu.
Prancis telah mengerahkan lebih dari 1.000 personel keamanan untuk membantu menghentikan kerusuhan.
Sedikitnya 270 orang telah ditangkap.
Perancis pada 1998 setuju untuk memberi Kaledonia Baru lebih banyak kekuasaan politik dan otonomi dan mengadakan tiga referendum mengenai status pulau tersebut. Para pemilih telah menolak kemerdekaan dalam ketiga referendum itu.
Majelis Nasional Perancis menyetujui RUU kontroversial tentang pemilihan tersebut pekan lalu dengan suara 351-153. RUU tersebut masih harus disetujui dalam sidang khusus kedua majelis Parlemen bulan depan. [lt/ab]
Sebagian informasi untuk laporan ini berasal dari Associated Press, Reuters, Agence France-Presse.
Forum