Mahkamah Agung Korea Selatan telah menguatkan keputusan kontroversial tahun 1989 yang membebaskan pemilik lembaga besar yang menampung gelandangan, anak-anak, dan penyandang disabilitas dari tuduhan serius meskipun terjadi perbudakan dan pelecehan terhadap ribuan orang yang terperangkap di sana pada 1960-an, 1970-an, dan 1980-an.
Keputusan Kamis (11/3) itu merupakan kemunduran bagi para penyintas yang berusaha mencari keadilan atas penderitaan mereka serta kompensasi. Belum ada yang dimintai pertanggungjawaban atas kematian, pemerkosaan, pemukulan, dan kerja paksa yang terjadi di "Brothers Home", fasilitas penampungan yang didanai pemerintah di Busan itu.
Meskipun menolak membatalkan keputusannya untuk kasus 32 tahun lalu itu, Mahkamah Agung mengakui bahwa kekejaman di "Brothers Home" telah membuat mereka yang tinggal di sana kehilangan “nilai konstitusional tertinggi”, yaitu martabat mereka sebagai manusia.
Mahkamah menyatakan harapan bahwa para penyintas dapat menemukan apa yang mereka cari melalui komisi pemerintah baru yang dibentuk Desember lalu untuk menyelidiki kekejaman HAM pada masa lalu di negara itu.
Dari tahun 1960-an hingga akhir 1980-an ribuan anak-anak dan orang dewasa yang oleh pihak berwenang dianggap sebagai gelandangan ditangkap dan ditempatkan di "Brothers Home". Investigasi yang dilakukan Associated Press menemukan, banyak di antara para gelandangan itu yang diperbudak, diperkosa dan, dalam ratusan kasus, dipukuli sampai mati atau dibiarkan mati, dan tubuh mereka dibuang seperti sampah di hutan. Investigasi Associated Press terpisah pada 2019 juga menunjukkan bagaimana "Brothers Home" mengirim anak-anak ke luar negeri untuk diadopsi sebagai bagian dari usaha mencari keuntungan.
Menghabiskan bertahun-tahun untuk menutupi dan mengabaikan pelecehan di "Brothers Home", pemerintah belum pernah secara resmi menyatakan penyesalan hingga November 2018, sewaktu jaksa agung saat itu, Moon Moo-il, meminta diselenggarakannya pengadilan banding luar biasa atas kasus mendiang pemilik "Brothers Home", Park In- keun.
Park dibebaskan oleh Mahkamah Agung pada 1989 atas tuduhan terkait dengan penahanan ilegal sejumlah gelandangan. Park, yang sempat menjalani hukuman penjara singkat atas tuduhan korupsi dan dakwaan-dakwaan lain yang relatif kecil, meninggal pada 2016.
Di bawah hukum Korea Selatan, pengadilan banding yang luar biasa memungkinkan Mahkamah Agung memperbaiki kesalahan besar dalam keputusan sebelumnya, meskipun tidak dapat menjatuhkan hukuman baru kepada para terdakwa.
Dalam keputusan hari Kamis (11/3), Mahkamah Agung mengatakan menolak banding luar biasa atas kasus Park karena tidak menemukan kesalahan yang jelas mengenai penerapan hukum dalam prosedur pengadilan yang mengarah pada keputusan tahun 1989.
Meskipun ada kemungkinan bahwa pembebasan Park atas tuduhan serius didasarkan pada kesalahpahaman faktual, Mahkamah Agung mengatakan pengadilan banding luar biasa harus dibatasi secara ketat pada kasus-kasus dengan kesalahan yang jelas atau kesalahan prosedural untuk mencegah kebingungan dalam sistem hukum negara.
Militer Korea Selatan pada 1960-an hingga 1980-an memerintahkan penangkapan para gelandangan untuk mempercantik jalan-jalan. Mereka mengirim ribuan tunawisma dan penyandang cacat serta anak-anak telantar ke fasilitas-fasilitas penampungan tempat mereka ditahan dan menjalani kerja paksa.
Usaha itu semakin diintensifkan ketika Korea Selatan mulai bersiap untuk mengajukan tawaran dan menjadi tuan rumah Olimpiade 1988. "Brothers Home" adalah fasilitas penampungan gelandangan terbesar pada saat itu dan menahan sekitar 4.000 gelandangan ketika kengerian di sana terungkap pada awal 1987.
"Brothers Home" mengklaim 513 orang meninggal antara tahun 1975 dan 1986 di fasilitas itu, tetapi para penyelidik mengatakan jumlah sebenarnya hampir pasti lebih tinggi. [ab/uh]
