Tautan-tautan Akses

MA Israel Dengarkan Tantangan Terhadap UUD Negara Yahudi


Mahkamah Agung Israel, Selasa (22/12), mendengarkan kasus yang menentang UU yang mendefinisikan negara itu sebagai negara-bangsa orang Yahudi. (Foto: ilustrasi).

Mahkamah Agung Israel, Selasa (22/12), mendengarkan kasus yang menentang undang-undang yang mendefinisikan negara itu sebagai negara-bangsa orang Yahudi. Sidang itu menandai awal tantangan penting terhadap undang-undang yang kontroversial itu yang menurut penentangnya mendiskriminasi kaum minoritas.

Kritikus mengatakan, undang-undang itu semakin menurunkan status minoritas Arab Israel, yang jumlahnya sekitar 20 persen dari populasi Israel.

Pendukung mengklaim undang-undang itu hanya mengabadikan karakter Yahudi Israel yang ada menjadi undang-undang.

Ke-15 petisi itu, yang diajukan organisasi hak asasi Arab dan organisasi masyarakat madani lainnya, berupaya agar Mahkamah Agung negara itu membatalkan undang-undang tersebut.

Petisi tersebut menjadi tantangan besar bagi undang-undang tahun 2018 itu dan sedang dipelajari oleh panel yang terdiri dari 11 hakim, yang kemungkinan merupakan konfigurasi pengadilan terbesar.

Undang-undang itu juga menurunkan bahasa Arab dari bahasa resmi negara menjadi bahasa dengan "status khusus."

Pengesahan undang-undang itu memicu tentangan keras oleh minoritas Arab di negara itu, terutama di kalangan orang Druze Israel, yang bertugas di militer dan melihat status mereka turun menjadi warga kelas dua.

Sementara para hakim mendengar argumen dari para penentang, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menulis di Facebook bahwa Mahkamah Agung "tidak berwenang memperdebatkan keabsahan Undang-Undang Dasar." Ia mengingatkan, pengadilan "bukanlah penguasa absolut" dan menyerukan undang-undang untuk membatasi kewenangan peradilan. [ka/ab]

Lihat komentar (3)

Forum ini telah ditutup.
XS
SM
MD
LG